TGB : Apa Pun Pendapat dan Tuntutan Masyarakat, Pemprov Menerima dengan Baik.

Nazam   |   Politik  |   Jumat, 28 Juli 2017 - 04:31:39 WIB   |  dibaca: 76 kali
TGB : Apa Pun Pendapat dan Tuntutan Masyarakat, Pemprov Menerima dengan Baik.

Gubernur NTB, TGB. Dr. M Zainul Majdi

KABAR BERITA, MATARAM - Setelah dikritikan pedas baik dari anggota DPRD NTB dan LSM Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran (Kasta), akhirnya, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi angkat bicara.

Melalui telepon selulernya, Gubernur yang dipanggil TGB itu mengatakan, dirinya hanya sedang terus berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui berbagai program di masing-masing SKPD untuk menekan angka kemiskinan.

"Dalam setahun jelas kemiskinan turun menurut data BPS,” ungkapnya.

TGB meminta, sebelum memberikan pernyataan untuk ditulis, terlebih soal angka kemiskinan, sebaiknya lebih dahulu baca data yang disuguhkan BPS, supaya tidak salah menulis bahkan terkesan sebagai sebuah opini.

Dengan jelas dipaparkan bahwa jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2017 mencapai 793,78 ribu orang (16,07 persen). Jika dilihat dalam periode setahun (Maret 2016 – Maret 2017), jumlah penduduk miskin berkurang 10,67 ribu orang (0,41 persen).

Selama periode Maret 2016 – Maret 2017, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah  sekitar 1,82 ribu orang (dari 385,22 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 387,04 ribu orang pada Maret 2017), sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12,50 ribu orang (dari 419,23 ribu orang pada Maret 2016  menjadi 406,73 ribu orang pada Maret 2017).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 18,20 persen, turun menjadi 17,53 persen pada Maret 2017. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 15,17 persen pada Maret 2016 menjadi 14,89 persen pada Maret 2017.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2017, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 72,92 persen untuk perkotaan dan 75,83 persen untuk perdesaan.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan untuk perkotaan dan perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, cabe rawit, telur ayam ras, mie instan dan bawang merah. Komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah  perumahan, pendidikan, bensin dan listrik.

Pada periode Maret 2016 – Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan mengalami kenaikan sementara di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 3,137 pada Maret 2016 menjadi 3,590 pada Maret 2017. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 2,899 pada Maret 2016 menjadi 2,758 pada Maret 2017.

Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan cenderung menjauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk meningkat, sedangkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan mengalami kenaikan, yaitu dari 0,780 pada Maret 2016 menjadi 1,060 pada Maret 2017.

Untuk pedesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,769 pada Maret 2016 menjadi 0,679 pada Maret 2017. Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan semakin bertambah, dan dengan dengan menurunnya P2 di perdesaan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin berkurang.

“Ini data BPS sesuai dengan fakta di lapangan, tidak bisa diubah,” paparnya.

Ihwal lahan Poltekpar yang kini dalam gonjang-ganjing masalah, TGB menyebutkan tidak pernah ada yang mempermasalahkan sampai saat akan dibangun.

Meski demikian, apa pun pendapat dan tuntutan masyarakat, pemprov menerima dengan baik. Bahkan, dipersilahkan menempuh proses hukum, uji kesahihan dokumen jika ada yang mengklaim.

“Bahaya kalau setiap orang mengklaim dipenuhi, hukum jadi tidak jelas. Kita ikuti keputusan pengadilan,” ujarnya.

Profil Nazam

Nazam


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook