Tempat Vital, Menhub Himbau SP-JICT Hentikan Mogok Kerja

Nazam   |   Ekonomi  |   Sabtu, 05 Agustus 2017 - 00:31:39 WIB   |  dibaca: 51 kali
Tempat Vital, Menhub Himbau SP-JICT Hentikan Mogok Kerja

Para pekerja PT JICT saat melakukan mogok kerja

KABAR BERITA, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan, sejak melakukan aksi pada, Rabu, 3 Agustus 2017 kemarin,  serikat pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT), operasional masih berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah, kemarin operasional masih berjalan dengan baik. Kami harapkan operasi tetap jalan," kata Budi, di Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Meski demikian, pihaknya mengimbau agar serikat pekerja JICT untuk menghentikan aksi mogok tersebut. Alasannya, JICT merupakan tempat vital, kata Budi Karya.

Hingga saat ini pemerintah terus memantau aksi mogok yang dilakukan  (JICT). Namun, pemerintah menyerahkan penyelesaian sengkarut itu kepada manajemen JICT.

Menhub, pihaknya tak berwenang menyelesaikan aksi mogok tersebut. Namun, kata dia, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) melalui Syah Bandar.

"Kita minta mogok jangan dibiarkan berlarut-larut. Pihak Direksi JICT dan Pelindo II harus segera menyelesaikan persoalan ini," kata Budi Karya.

Menhub menambahkan, pihaknya mengimbau jika ada yang merasa dirugikan karena turunnya pelayanan, diminta untuk menemui dirinya.

"Jadi kalau ada yang klaim, silakan ketemu saya. Saya akan all out untuk menyelesaikan pelayanan karena keharusan pemerintah turun tangan," kata Budi Karya.

Terpisah, mantan kepala biro hukum Kementerian Perhubungan, Kalalo Nugroho, mengatakan, jiika kontrak JICT-Pelindo II batal, otomatis pada saat tahun 2019, JICT tidak akan punya wilayah operasional di terminal Tanjung Priok dan tidak ada pekerjaan buat para pekerja itu. Mau kerja di mana mereka? Soalnya dermaganya diambil alih Pelindo II.

Penolakan Perpanjangan kontrak JICT dengan Pelindo II oleh Serikat Pekerja (SP) JICT dinilai sejumlah kalangan bermotif kepentingan ekonomi SP JICT. Pasalnya, jika kontrak perpanjangan tersebut batal, maka para pekerja JICT akan mendapatkan uang pesangon miliaran rupiah.

“Jika kontrak JICT-Pelindo II batal, otomatis pada saat tahun 2019, JICT tidak akan punya wilayah operasional di terminal Tanjung Priok dan tidak ada pekerjaan buat para pekerja itu. Mau kerja di mana mereka? Soalnya dermaganya diambil alih Pelindo II.

Dalam situasi tanpa operasional itulah JICT akan dipaksa merasionalisasi para pekerjanya. Dalam perhitungan di Perjanjian Kerja Bersama (PKB), masing-masing pekerja akan mendapatkan pesangon dengan jumlah miliaran.

“Menurut UU 17 tentang Pelabuhan, Pelindo II sebagai pemilik konsesi berhak bermitra untuk kegiatan operasional. Itu dermaga yang sekarang dioperasikan oleh JICT juga aset Pelindo II, aset negara,” ujarnya.

Dikatakan, penolakan yang dilakukan oleh SP ini tidaklah berdasar karena UU Pelayaran tidak melarang Pelindo II untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Jelas diatur dalam UU tersebut bahwa kerja sama dengan pihak ketiga tetap berlaku, akan tetapi wajib disesuaikan ketentuan yang diatur dalam UU 17 tahun 2008. Hal itu sudah dilakukan oleh Pelindo II dan JICT baik pada perjanjian asli yang akan berakhir tahun 2019 maupun perpanjangannya.

“Di JICT, pekerja mungkin ingin perusahaannya tutup dan segera dapat pesangon besar. Jika JICT tutup itu yang akan merugikan negara, karena sahamnya dimiliki Pelindo II yang juga BUMN,” imbuhnya. [KaBer/007]

Profil Nazam

Nazam


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook