Bupati Pamekasan di OTT, KPK : Bukti DD Rawan Diselewengkan

Nazam   |   Hukum  |   Rabu, 09 Agustus 2017 - 23:43:05 WIB   |  dibaca: 64 kali
 Bupati Pamekasan di OTT, KPK : Bukti DD Rawan Diselewengkan

Ketua KPK, Agus Rahardjo

KABAR BERITA, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan pengelolaan dana desa “ganti mesin” agar lebih sederhana dan tidak tumpang tindih.

“Salah satu rekomendasi saya, kita dalam reformasi birokrasi bukan hanya direformasi, tapi juga harus ganti mesin artinya tumpang tindih dibenahi, lebih disederhanakan, sistem yang pengantarannya didorong supaya ada check and balances juga,” demikian dikatakan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK,) Agus Raharjo di Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Agus menjawab pertanyaan soal penjabaran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanannya yang mengatur bahwa Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan penyaluran Dana Desa oleh Kementerian Keuangan dan penggunaannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dengan tiga lembaga yang mengurus dana desa tersebut, masih saja diselewengkan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab dari hulu ke hilir.

Terbukti dengan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektur Pemerintah kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi dan Kapala Bagian Inspektur kabupaten Pameksan Noer Solehhoddin terkait suap untuk menghentikan penyelidikan penyelewenangan dana desa Dassok senilai Rp100 juta yang sedang ditangani Kejari Pamekasan.

“Sekarang ini kewenangannya juga tidak jelas, ini program DD tidak ada yang bertanggung jawab. Coba dibenahilah secara mendasar, kelembagaan dibenahi, tata kelola dibenahi, sistem dibenahi,” tegasnya.

Dalam kasus suap di Pamekasan, Inspektur pemerintah kabupaten Pamekasan bahkan ikut serta dalam pemberian suap tersebut.

“Sistem pengelolaan internal juga sekarang tidak jalan, KPK tidak pernah loh terima laporan dari inspektorat. Jadi pengawasan internal juga harus didorong, misalkan, di kabupaten (inspektorat) jangan bertanggung jawab ke bupati, kalau di provinsi jangan ke gubernur, kan inspektorat jenderal di Amerika bertanggung jawab langsung ke Presiden kan, jadi hal-hal seperti itu dibenahi secara mendasar,” ungkap Agus.

Dia tidak mau menyebutkan siapa kementerian yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap dana desa tersebut.

"Kalau saya menyebut salah satu, itu akan menimbulkan permusuhan nanti, tapi harus ramping lah nanti biar nanti dikaji oleh Kementerian PAN-RB,” tambah Agus.

Menurutnya, KPK juga menerima banyak pengaduan dugaan penyelewenangan dana desa.

“Kalau KPK menangani sesuatu itu kan seperti gunung es saja, kasus itu banyak yang terjadi di banyak daerah, laporan banyak tapi akurasi, kematangan datanya yang belum,” ungkap Agus.

Tahun ini dana desa yang dikucurkan sebanyak 60 triliun rupiah untuk 74.910 desa.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa desa yang bermasalah dalam penyaluran dana desa kurang dari 500 desa.

“Artinya pengawasan sudah efektif dan tinggal ditingkatkan intensitasnya mulai dari penyaluran, alokasi dan distribusi.

Atas OTT KPK soal dana desa, hal ini menunjukkan perlu ditingkatkannya pemahamanan dan koreksi konstruktif semua pihak, penting pembinaan dan pengawasan yang berjenjang mengenai pengelolaan dana desa dalam satu kesatuan poros pemerintahan,” tutur Tjahjo.[KaBer/HNN]

 

Profil Nazam

Nazam

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

Bangwan
10 Agustus 2017 - 23:20:00 WIB

Klu ingin DD ingin dikontrol semua pihak caranya gambang. Sistem keuangan desa yg dibikin bpkp dan kemendagri tolong dibuka aksesnya ke publik. Wong dilapangan BPD nya saja tdk dikasi lihat apa lagi pendamping desa atau masyarakat. Yg di tampilkan kades dibaleho haya garis besar tpi jenis pekerjaan berapa semem dan jenis pasirnya disembunyikam disitu tempatnya kades byk ngambil untung

  • 1

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook