Penyimpangan DD ,Wakil Ketua BPD dan Warga Buer Laporkan Kadesnya Ke Kejaksaan

Nazam   |   Hukum  |   Kamis, 10 Agustus 2017 - 21:04:58 WIB   |  dibaca: 65 kali
Penyimpangan DD ,Wakil Ketua BPD dan Warga Buer Laporkan Kadesnya Ke Kejaksaan

Wakil ketua BPD Desa Buin Beru dan Warga desa Labuhan Burung saat di ruangan Kasi Pidsus Kejari Sumbawa. [ Foto: HNN]

KABAR BERITA, Sumbawa - Wakil Ketua BPD Desa Buin Beru, Lukman dan Sadaruddin warga Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer. Mendatangi kantor kejaksaan negeri ( Kejari Sumbawa ) untuk  mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa ( DD ) di desanya. 

Lukman selaku Wakil Ketua BPD Buin Baru, mengutarakan bahwa dugaan penyimpangan dana Desa di Buin Baru tahun 2015 senilai Rp. 784.889.557 dan Rp. 1.2 miliar di tahun 2016.

Menurut Lukman ada sejumlah item pekerjaan yang dibangun namun tidak dimanfaatkan, diantara pembangunan sarana air bersih dan rabat beton di tahun 2015, ungkapnya.

Sedangkan Di tahun tahun 2016 sebut Lukman, memang dikerjakan seperti posyandu senilai Rp 70 juta tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Ketika kami menyakan kepada Kades, tapi Kades tidak bisa menjawab pertanyaan masyarakat mengenai bangunan yang tidak dimanfaatkan itu,” terangnya.

Tidak hanya itu saja, tanda tangannya juga dipalsukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab di dalam dokumen RAPBDes dan daftar hadir rapat.

“Tanda tangan saya dipalsukan oleh oknum dalam dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dan daftar hadir rapat,” kata Lukman.

Sementara itu, Sadaruddin warga Labuhan Burung, menyampaikan adanya praktik pemotongan nilai proyek fisik yang dikerjakan menggunakan Dana Desa.

“Pemotongan dana proyek 25% oleh aparat Desa. Dari 50 juta nilai proyek hanya 75% yang diberikan. Dan pada tahun 2017 ini ada pemotongan Pekerjaan drainase 30an juta. Ada 5 item, 2 item drainase 60an juta, talud 36 juta. Diantaranya ada yang sudah selesai,” terang Sadaruddin.

Dikatakanya setelah dia menyakan alasan pemotongan tersebut kepada Pemdes, dijawab bahwa pemotongan untuk gaji konsultan dan pembayaran pembengkakan pajak.

Kepada pihak Kejari yang dalam hal ini Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumbawa, Anak Agung Raka PD, SH., yang menerima keduanya, Sadaruddin juga memberikan rekaman video untuk dianalisa dan dipelajari pihak Kejari Sumbawa.

Di hadapan keduanya, Raka menyampaikan menerima pengaduan atau laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya akan dikoordinasikan ke Seksi Inteljen untuk diteliti lebih lanjut.

“Kami sudah menerima laporan itu. Karena Kajari dan Plt Kajari tidak ada di tempat maka saya yang menerimanya. Dan berkasnya nanti Akan diteliti di Seksi Inteljen,” kata Raka. [KaBer/HNN]

Profil Nazam

Nazam


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook