Merasa Ditipu, PT GKN Laporkan Pemda Lotim Ke Polda NTB

Nazam   |   Hukum  |   Jumat, 11 Agustus 2017 - 19:22:27 WIB   |  dibaca: 789 kali
Merasa Ditipu,  PT GKN Laporkan Pemda Lotim Ke Polda NTB

Kapal keruk dermaga Labuhan Haji. [Foto : KaBer ]

KABARBERITA.CO.ID - Merasa ditipu PT. Guna Karya Nusantara (GKN) akhirnya melaporkan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Pemda Lombok Timur, ke Polda NTB atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang.

GKN yang merupakan perusahan selaku pemenang tender pelaksana pengerukan dermaga Labuhan Haji telah dirugikan secara materil dan imateril dengan sikap Pemda Lotim yang mengabaikan perizinan dalam proyek pengerukan itu.

GKN mengaku ditipu oleh Pemda Lotim karena telah menenderkan proyek pengerukan dermaga Labuhan Haji yang belakangan diketahui tidak memiliki ijin Lingkungan (AMDAL).

Lantaran belum adanya AMDAL berimbas pada tidak dapat dikeluarkannya Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK), sebagai legalitas untuk memulai pekerjaan pengerukan.

"Penerbitan SIKK merupakan domain dari Pemerintah Provinsi NTB. Sedangkan AMDAL menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Tanpa AMDAL dari Kabupaten, tentu saja Pemprov tidak dapat menerbitkan SIKK", kata Pihak GKN,Subhan, Selasa [8/8/2017].

Subhan mengatakan, pihaknya acap kali meminta kejelasan soal AMDAL proyek pengerukan dermaga Labuhan Haji kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur. Namun, upaya GKN untuk mendapat kejelasan tentang SIKK tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari PPK.

Setelah lelah mempertanyakan tentang perijinan, akhirnya pada bulan Desember 2015, diterbitkanlah SIKK pengerukan dermaga Labuhan Haji oleh Bupati Lombok Timur, Ali BD. Dan, bukan oleh Pemprov NTB.

Hingga diputuskan kontrak kerja oleh Pemda Lotim pada tanggal 18 Februari, tidak pernah ada SIKK yang diterbitkan oleh Pemprov NTB.

“Pemutusan kontrak ini aneh. Karenan dengan alasan GKN belum memulai pengerukan. Padahal jelas-jelas Pemda Lotim tidak mengurus perijinan yang menjadi kewajibannya yakni AMDAL” ungkap Subhan.

Dengan menggandeng Merkuri & Partner sebagai kuasa hukumnya, GKN telah melaporkan Pemda Lombok Timur ke Polda NTB.

Dalam Laporannya, PPK Dinas PU Lotim diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang seperti yang termaktub dalam Pasal 3 UU No. 31 Th. 1999 jo UU No. 20 Th. 2001, Pasal 423 KUHP tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan, dan Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan.

Akibat dari ulah Pemda itu, Subhan mengaku bahwa pihaknya mengalami kerugian yang cukup besar. Dan, menuntut Pemda Lotim untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil dan imateril yang dialami oleh GKN sebesar Rp. 35,7 milyar.

Selain ke Polda NTB, GKN juga telah melaporkan permasalah tersebut ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah (LKPP).

Sementara itu, Nugroho ST. MM, yang saat itu menjabat sebagai PPK pada Dinas PU Lotim belum dapat memberikan keterangan terkait berita ini. Dikarenakan Nugroho, yang kini telah berpindah kantor ke Dinas Kebersihan dan Tata Kota, selalu tidak berada ditempat saat hendak dikonfirmasi wartawan. Bahkan yang bersangkutan mengingkari janjinya untuk bertemu pada Jum’at, (11/8/2017) ketika dihubungi via ponselnya pun yang terdengar tidak dapat dihubungi. [KaBer/LK]

Profil Nazam

Nazam


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook