APBDes Diduga Diselewengkan, LP3-RI Minta Aparat Penegak Hukum Periksa Penjabat Kades Nanga

Nazam   |   Hukum  |   Selasa, 15 Agustus 2017 - 02:16:08 WIB   |  dibaca: 55 kali
APBDes Diduga Diselewengkan, LP3-RI Minta Aparat Penegak Hukum  Periksa Penjabat Kades Nanga

Ilustrasi Google

Kabar Berita, Ketapang -- Pejabat Kepala Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Mursalim, diduga telah melakukan penyelewengan penggunaan dana APBDes tahun 2016 - 2017. Dalam pelaksanaan program pembangunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), demikian diungkapkan aktifis Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi (LP3-RI) Daerwin, Senin, (14/8/2017).

Menurut Darwin, berdasarkan data yang dimilikinya, ada enam paket kegiatan proyek pembangunan fisik diduga tidak sesuai dengan pagu anggaran antara lain, ormalisasi Sei Kinjil pagu dana Rp. 53.508.000, pembuatan badan jalan, Rp. 89.530.000, Pembangunan sumur bor 1 unit pagu Rp. 24.952.000, judul pekerjaan pelebaran jalan tetapi yang dikerjakan dilapangan hanya greed tanah dan nebas rumput, pagu Rp. 45.886.000, Pembangunan jalan rabat beton pagu Rp. 51.000.000 , Rehab balai dusun mendauk pagu Rp. 44.000.000 (hanya amplas dinding dan cat) Pos Pelayanan Keluarga Terpadu ( Posyandu ) Rp. 142.000.000.

Darwin mengatakan, pihaknya beberapa kali meminta SPJ kegiatan proyek dimaksud, namun kepala desa dan perangkatnya termasuk badan perwakilan desa (BPD) tidak mau memberikan data itu dengan alasan, data yang diminta LP3-RI merupakan rahasia negara, padahal data tersebut bukanlah dokumen yang dikecualikan oleh UU Nomor: 14 Thn 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Maka atas dugaan itu, kami minta kepada institusi yang berwenang  inspektorat, BPKP, atau BPK-RI dan institusi penegak hukum lainnya untuk tidak diam, lakukan pemeriksaan terhadap dugaan-dugaan itu,” tegasnya.

OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati dan Kajari pamekasan baru -baru ini hanya persoalan pekerjaan paket proyek dari ADD pelaksananya menghilangkan volume pada salah satu item pekerjaan. 

Sesuai amanah UU. nomor: 6 Thn 2014 tentang Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dan setiap desa mendapatkan Dana Desa ( DD ) dan Alokasi Dana Desa ( ADD ) yang bersumber dari APBN dan APBD namun dalam pelaksanaannya, jauh dari harapan, ujarnya. 

Hingga berita ini dimuat, Pejabat Kepala Desa Nanga Tayap Mursalim, ketika dikonfirmasi melalui telpon celullernya tidak ada jawaban. [KaBer/HNN]

Profil Nazam

Nazam


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook