Pungli Pengurusan SK Bupati Kepada GTT di Loteng Rp 1,5 juta...???

Nazam   |   Hukum  |   Selasa, 15 Agustus 2017 - 03:26:30 WIB   |  dibaca: 96 kali
Pungli Pengurusan SK Bupati Kepada GTT di Loteng Rp 1,5 juta...???

Kabar Berita, Lombok Tengah -- Santer terdengar isu pungutan liar ( Pungli ) di sejumlah kecamatan terkait pengursan SK Bupati guru tidak tetap ( GTT ) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ). Parahnya, salah seorang staf di UPT Disdik Praya Barat diduga melakukan pungutan Rp 1,5 juta kepada GTT.

Terkait hal itu, Kepala UPT Disdik Praya Barat, Sutami membantah informasi itu.

“Saya sudah klarifikasi kepada yang bersangkutan, tapi itu semua tidak benar,” kilahnya saat dihubungi wartawan via handphone, Senin [ 14/8/2017 ].

Pihak Disdik sendiri langsung menaggapi isu yang berkembang di lapangan terkait praktik pungli ini.

Sekretaris Disdik Loteng, Lalu Muliawan menegaskan, SK bupati digodok secara profesional.

Tim verifikasi dari Disdik baik di Dinas maupun petugas lapangan dipastikan tidak pernah meminta uang kepada GTT.

Begitu juga Disdik, tidak pernah memerintahkan pungutan dalam bentuk apapun, apalagi kepada orang di luar tim.

“Jadi kalau ada oknum yang meminta uang kepada GTT,  jelas itu pelanggaran dan silakan lapor,” tegas Muliawan.

Penerima SK tetap mengacu pada standar kelayakan yang telah ditetapkan.

Mulai dari masa mengajar maupun jenjang pendidikan, sesuai Daftar Pokok Pendidik (Dapodik) dan fakta di lapangan.

Jika dalam Dapodik guru yang bersangkutan dinyatakan layak menerima SK, tidak ada seorang pun yang dapat merubah, begitu juga sebaliknya.

“Kalau memang layak, pasti dapat tanpa pakai tanpa pencaloan,” sambungnya.

Untuk mencegah praktek percaloan, Kasek dan Kepala UPT di masing-masing kecamatan ditekankan memberikan informasi benar terkait pengurusan SK bupati.

Dan yang terpenting, dapat mengingatkan stafnya agar tidak bertindak di luar ketentuan.

“Sekali lagi, kalau ada Pungli silakan lapor, jangan malah melindungi jika ada yang terbukti melakukan pungutan,” tegasnya.

Dikatakannya, dari 3.200 GTT di Loteng, yang berhak menerima SK bupati sebanyak 2.860 orang. dan konsekuensi terbitnya SK tersebut, Pemda akan memberikan penghasilan tambahan melalui APBD dengan dana Rp 2,8 milyar yang dianggarkan setiap tahunnya atau masing-masing GTT akan menerima tambahan penghasilan Rp 100 ribu per bulan. 

“Tentunya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” jelasnya. [ KaBer]

Profil Nazam

Nazam


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook