APBN 2018 Dana Parpol Naik Sepuluh Kali Lipat

Nazam   |   Politik  |   Jumat, 08 September 2017 - 13:25:51 WIB   |  dibaca: 251 kali
APBN 2018 Dana Parpol Naik Sepuluh Kali Lipat

KABARBERITA.CO.ID -- Bantuan dana dari pemerintah untuk partai politik tak hanya diberikan di tingkat pusat atau DPP.  Namun bantuan ada dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk partai politik ditingkat Provinsi dan kabupaten/kota (DPD I dan DPD II). 

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengatakan batas minimal bantuan adalah Rp 1.500 per suara sah di DPRD provinsi dan kabuoaten/kota. Rencananya, ketentuan ini akan dituangkan dalam revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. 

"Kalau untuk tingkat provinsi, batas minimalnya Rp 1.500 per suara, itu yang sudah tinggal ditandatangani oleh kementerian terkait, ada Kemendagri, Kemenkumham, BPK, Bappenas, dan lainnya. Nanti diajukan ke Presiden," kata Soedarmo. 

Pemerintah juga menentukan bantuan dana parpol untuk tingkat kabupaten atau kota. Namun Soedarmo mengaku lupa besarannya. Ia menyebutkan bantuan dana parpol selama ini bersumber dari APBN untuk parpol pusat, APBD provinsi untuk parpol provinsi, dan APBD kabupaten/kota untuk parpol tingkat kabupaten/ kota.

Revisi PP No 5 Tahun 2009 ini nantinya akan mengatur batas dana bantuan keuangan untuk parpol minimum dan maksimum. Pemerintah daerah boleh memberikan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan.

"Jadi nanti ada peraturan turunannya disesuaikan dengan PP yang baru. Itu soal mekanisme dan lainnya, itu menyusul," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah sepakat menaikkan dana parpol untuk pusat dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 untuk tiap suara di DPR. Pasca-Pemilu 2014, pemerintah sudah mengucurkan dana bantuan parpol sebesar Rp 13,42 miliar untuk 12 parpol peserta Pemilu 2014. Dengan kenaikan ini, anggaran parpol yang ditanggung APBN mencapai Rp 124,92 miliar.

Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menganggap kenaikan dana parpol ini terlalu terburu-buru. Selama ini parpol tidak bisa memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana itu secara signifikan. Pendidikan politik yang seharusnya menjadi titik pokok pembelanjaan dana tersebut tidak didukung kurikulum dari parpol.

Menurutnya, dana parpol di daerah selama ini sudah melebihi kenaikan Rp 1.000 yang ada di pusat. Penelitian yang dilakukan oleh IBC terhadap pembelanjaan beberapa daerah menunjukkan dana parpol bahkan sudah diberikan dengan perhitungan Rp 1.000 per suara masuk di DPRD setempat.

"Jadi masing-masing daerah menerapkan perhitungan berbeda, sebelum kenaikan sudah ada yang memberikan perhitungan Rp 1.000 per suara. Kalau ada kenaikan, mereka juga akan ikut naik," kata Roy di Jakarta. 

Penghitungan total yang dilakukan oleh IBC menunjukkan dana parpol yang bersumber dari APBD mencapai Rp 517 miliar. Angka ini lebih dari dua kali lipat dibanding jumlah dana parpol pusat. 

Terpisah, menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah mengirim surat penetapan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas usulan besaran bantuan kepada partai politik atau dana parpol. Dalam surat itu Kementerian Keuangan menetapkan bantuan parpol tiap tahunnya sebesar Rp1.000 per suara sah atau naik dari sebelumnya Rp108 per suara sah ditingkat pusat dan .

Sri mengatakan, surat penetapan itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017.

"Di dalam Surat Menteri Keuangan kepada Mendagri menetapkan usulan besaran bantuan kepada parpol yang dapat dipertimbangkan setiap tahunnya adalah sebesar Rp1.000 per suara sah," ujar Sri saat menjadi pembicara dalam Workshop Nasional yang digelar Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Hotel Sultan, Jakarta belum lama ini.

Sri menuturkan, alokasi anggaran itu diambil dari APBN dan telah melalui kajian. Meski meningkat, Sri menyatakan, jumlah tersebut masih lebih kecil dari hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebut dana partai idealnya sebesar Rp1.071 per suara sah.

"Kira-kira dekatlah dengan yang dianjurkan oleh KPK," ujarnya.

Alokasi anggaran itu diambil dari APBN dan telah melalui kajian. Meski meningkat, Sri menyatakan, jumlah tersebut masih lebih kecil dari hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebut dana partai idealnya sebesar Rp1.071 per suara sah.

"Nantinya ada pembenahan kelembagaan serta tata kelola keuangan agar parpol transparan dan akuntabel," ujar Sri. [ KaBer/dtk/tmp ]

 

Profil Nazam

Nazam

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

jilbab instan murah
14 November 2017 - 22:32:26 WIB

Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding something totally, however this
article offers fastidious understanding even.

  • 1

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook