Abaikan Keselamatan Kerja, AMP dan SC di Lotim Diduga Labrak UU Tenaga Kerja

Nazam   |   Hukum  |   Senin, 11 September 2017 - 11:37:07 WIB   |  dibaca: 352 kali
Abaikan Keselamatan Kerja, AMP dan SC di Lotim Diduga Labrak UU Tenaga Kerja

BERAKTIFITAS : Seorang pekerja saat mengoprasikan alat berat diarea lokasi perusahaan tambang Stone Crusher/AMP diwilayah Pringgabaya, Lotim [ Foto : KaBer ]

KABARBERITA.CO.ID -- Ketua Bidang Advokasi, Hukum dan Politik Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) NTB, Ada Suci Makbulloh,SH menyoroti praktik operasional perusahaan tambang stone crusher (pemecah batu) di NTB. Perusahaan kategori galian C yang berupa stone crusher (pemecah batu) dan asphalt mixing plan (AMP) itu dalam praktiknya dan dampak yang dimunculkan cukup meresahkan warga dan lingkungan sekitar.

Disorotinya perusahaan tambang galian  C ini lantaran dalam praktiknya dianggap banyak merugikan pekerja dan warga sekitar. Pekerja misalnnya, mereka dirugikan dengan tidak adanya kontrak kerja dan upah tidak layak.

“Titik konsentrasi operasi terbanyak perusahaan ini di Lotim ada di dua kecamatan, yakni Suela dan Pringgabaya,” ungkapnya, Ahad ( 10/9 ). 

Lazimnya satu perusahaan tambang galian stone crusher, jelasnya, bisa mempekerjakan buruh di atas 20 orang. Hanya saja, para pekerja itu tidak diikat oleh kontrak kerja. Padahal di dalam Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan 2003, perusahaan yang mempekerjakan buruh melebihi 20 orang harus diikat kontrak, 

Konsekuensi pekerja tidak diikat kontrak, bebernya, mereka dijadikan pekerja tenaga harian lepas (THL). Di lain sisi, akibat tidak adanya kontrak kerja, para pekerja tidak memiliki asuransi keselamatan kerja. “Jadi sewaktu-waktu jika ada kasus kecelakaan, perusahaan tambang ini bebas dari tanggung jawab terhadap para pekerja. Mereka tidak menanggung risiko kerja yang dialami para pekerja,” jelasnya.

Tak hanya soal kontrak kerja yang melanggar undang-undang, Ada Suci Makbulloh juga menyingkapi soal potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap warga. Ia mengatakan, bukan tidak mungkin warga di lingkar tambang penyakit dominan yang kerap dialami yakni inspeksi saluran pernapasan (Ispa). 

Katanya, penyakit ini ditimbulkan lantaran setiap hari warga di lingkar tambang berjibaku dengan debu-debu yang berterbangan ke kawasan pemukiman. 

Terpisah, salah seorang buruh perusahaan stone crusher berinisial B mengatakan, nyaris semua perusahaan tambang pemecah batu ini mempekerjakan karyawan melebihi 20 orang. Dari banyak perusahaan pemecah batu yang beroperasi, tak satu pun yang mengikat pekerjanya dengan kontrak.

“Semua pekerja dijadikan tenaga harian lepas (THL),” ungkapnya.

Sumber yang tak ingin menyebutkan namanya ini menegaskan, selama bekerja bersama rekan-rekannya, ia tak dibekali alat keselamatan kerja. Padahal, para pekerja dianggap sangat membutuhkan alat-alat semacam itu.

Adapun alat-alat kerja yang dianggapnyaa sangat vital seperti helm, masker serta perlengkapan kerja lainnya. Alat kelengkapan kerja ini disebutnya bisa melindungi pekerja dari kemungkinan kecelakaan serta serangan penyakit saluran pernapasan.

“Bayangkan saja, kalau setiap hari bergelut dengan debu tanpa masker. Pernapasan dan penglihatan kita dibuat sangat rentan diserang penyakit,” ucapnya.

Menurut sumber ini , tidak adanya ikatan kontrak kerja membuat perusahaan semena-mena. Perusahaan dianggap tidak saja mengabaikan keselamatan pekerja, tapi juga diupah dengan harga tak pantas, ungkapnya.

Ia lantas membeberkan soal adanya perusahaan yang hanya memberi upah Rp 35 ribu per hari. Jumlah upah ini dianggap tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan para buruh. Upah ini juga disebutnya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Sementar mengacu dari data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB menyebutkan, terdapat 184 perusahaan stone crusher yang aktif beroperasi. Jumlah ini tersebar di 9 kabupaten kota di NTB. 9 kabupaten kota ini kecuali di Kota Mataram.

Dari 184 perusahaan yang ada, persebarannya terdiri dari 124 di Pulau Lombok dan sisanya ada di Pulau Sumbawa. Khusus di Pulau Lombok terbesar beroperasi di Lombok Timur sebanyak 71 perusahaan. Menyusul berikutnya terbanyak kedua ada di Lombok Barat sebanyak 43 perusahaan. Sementara untuk Lombok Tengah dan Lombok Utara masing-masing 5 terdapat perusahaan.

“Sudah terlalu banyak perusahaan yang beroperasi, kata Kepala Dinas ESDM NTB, Muhammad Husni, belum lama ini.

Dari data yang dikeluarkan pihaknya, perusahaan stone crusher ini kepemilikannya terdiri dari perseorangan dan perusahaan. Untuk perusahaan perseorangan, kepemilikannya justru dimiliki oleh sejumlah nama figur publik. Di Lombok Timur misalnya, ada nama Muhammad Suruji yang diketahui merupakan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. 

Terpisah, Ketua Asosiasi Pertambangan Stone Crusher NTB, Mustahap mengatakan, persoalan yang ada di pertambangan stone crusher tidak bisa dilihat dari satu sisi. Banyak aspek yang harus dilihat, termasuk persoalan kemanusiaan.

“Perusahaan pertambangan ini sukses mengangkat derajat kesejahteraan warga. Lihat saja di setiap camp yang ada di Pringgabaya itu,” ungkapnya.

Ia lalu menyebutkan soal buruh yang dipekerjakan. Di pertambangan stone crusher para pekerja tidak hanya menampung pekerja terdidik, tapi juga tidak terdidik. Untuk buruh non pendidikan ini pertambangan stone crusher dianggap telah sangat membantu hajat kelangsungan hidup para pekerja.

“Dulu jangankan boro-boro punya motor, sekarang derajat kehidupan mereka sudah lebih baik,” jelasnya.

Terkait soal tidak adanya kontrak kerja, Mustahap membenarkannya. Namun demikian, tidak adanya kontrak kerja ini tidak serta merta mengabaikan kesejahteraan para pekerja. Bahkan terhadap keberadaan keberadaan pertambangan ini, pihaknya mengaku acap kali berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) setempat.

Begitu juga dengan persoalan jaminan keselamatan buruh yang tidak menggunakan alat kelengkapan kerja, Mustahap pun membenarkannya. Hanya saja, pihaknya mengaku kerap kali mengarahkan para pekerja untuk menggunakan alat keselamatan.

“Kita sering arahkan, tapi para pekerja yang tidak mau. Mereka mungkin tidak terbiasa dengan standar keselamatan kerja yang berlaku,” bebernya.

Demikian juga soal upah kerja yang berlaku, Mustahap mengaku ada perusahaan yang memberi buruh Rp 35 ribu. Para buruh ini dijadikan sebagai tenaga harian lepas dan tenaga harian tetap.

Meski diupah dengan angka sebesar itu, ia mengklaim jam kerja yang diberlakukan tidak sepanjang hari. Upah yang diberikan itu belum terhitung upah lembur dan uang makan. 

“Bisa jadi upah sebesar itu juga dihitung karena pekerja dianggap sebagai pekerja pemula,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) NTB, H. Darman mengatakan, jika perusahaan pertambangan mengabaikan hak-hak tenaga kerja seharusnya tak diberikan izin. Lazimnya setiap perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 20 orang mutlak memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) setiap karyawan.

Terhadap informasi yang diterima, pihaknya mengaku akan memeriksa kondisi di lapangan. Pemeriksaan tersebut menyangkut standar operasional kerja yang diterapkan pertambangan stone crusher,

“Kita juga akan cek persoalan upah yang diberikan terhadap karyawan,” ujarnya.

Meski demikian, Darmawan mengaku persoalan yang ada di pertambangan pemecah batu ini akan dikoordinasikan dengan Bagian Hubungan Industrial di Disnakertrans NTB. [ KaBer ]

Profil Nazam

Nazam


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook