Pengusiran Warga oleh PT SAN di HTI Sambelia,  STN :  Gubernur NTB Harus Bertanggung Jawab

Nazam   |   Hukum  |   Jumat, 15 September 2017 - 14:01:04 WIB   |  dibaca: 339 kali
Pengusiran Warga oleh PT SAN di HTI Sambelia,  STN :  Gubernur NTB Harus Bertanggung Jawab

PENGGUSURAN : Salah satu rumah Warga yang dirobohkan PT SAN di Kawasan Hutan Tanaman Industri ( HTI ) Sambelia, Lombok Timur. [ Foto : Ist ]

KABARBERITA.CO.ID -- Intruksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait telaah konflik agraria petani desa Senanggalih, kecamatan Sambalia, kabupaten Lombok Timur, NTB Vs PT. Sadhana Arif Nusa, semoga obyektif.

Mengingat PT SAN melanggar Keputusan Menteri LHK yang menegaskan,PT SAN boleh membangun koridor dan lainya, jika sudah melakukan pemetaan tata batas.

Sedangkan pemetaan tata batas paling telat 1 tahun sejak izin di keluarkan, tetapi PT SAN sudah 6 tahun belum melakukan pemetaan tata batas, kata Ketua Umum Serikat Tani Nasional, Ahmad Rifai, SH kepada kabarberita.co.id, Jumat (15/9/2017) di Jakarta.

"Kami curiga PT. SAN mengincar kayu hutan produksi untuk di jual ke petani tembakau dan inilah menyebabkan hutan gundul dan banjir di Sembalia". Ungkanya.

Lebih jauh dikatakan Rifai, Kayu turi yang di janjikan PT SAN bisa dikatakan gagal tumbuh, dan pemakaian petani tembakau untuk melakukan pengovenan hampir 75 % memakai kayu lokal yakni, kayu Imbe, Asem dan jenis kayu lokal lainnya yang dibabat disetiap musim tembakau.

Keberadaan PT SAN di kawasan itu sama sekali tidak pernah diinginkan oleh warga. Setelah perusahaan ini masuk ke kasawan itu sejak tahun 2011 yang lalu. Kini luas lahan yang dikuasinya mencapai ribu hektar.

“Untuk menguasai lahan itu, berbagai cara dilakukan. Mulai dari intimidasi terhadap warga, kriminalisasi dan pengusiran paksa dan merobohkan perumahan warga, bahkan sampai ada juga meninggal dunia saat dilakukan penahan oleh aprat kepolisian, dan berbagai macam cara lainnya dengan cara membabi buta,” bebernya.

Pihaknya mersa geram dengan Kebiadaban yang dilakaukan PT SAN menggusur tempat tinghal 160 Kepala Keluarga (KK ), warga di dusun Senanggalih selatan, yang menurutnya itu di luar titik koordinat izin yang di keluarkan kementerian LHK.  Ini tindakan yang tidak manusiawi. tegasnya.

Maka itu yang harus ikut bertanggung jawab atas kebidaban tindakan PT SAN adalah Pemkab Lotim ( Bupati ) dan Pemprov NTB ( Gubernur NTB) karena dialah yang memberikan rekomendasi. Tegas Rifai

Menteri kehutanan mengeluarkan Izin HTI PT SAN seluas 3.810 Hektar. Luas izin pengelolaan yang dikeluarkan itu yakni di Kabupaten Lombok Utara,( KLU ) Lombok Tengah ( Loteng) dan Lombok Timur (Lotim). 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/Menhut.II/2011 lalu, luas areal izin HTI di Sambelia, Lotim mencapai 1.881 hektar diberikan pada PT Sadhana Arif Nusa. Seluas ini lah PT SAN merusak hutan dengan tangan jahilnya, kemudian rakyat yang dikorabankan.
 
Atas kenyataan ini kami masih berharapan pada Pemrintahan Joko Widodo yang punya program redistribusi lahan lewat program TORA dan perhutanan sosial

Untuk memerintahkan kementerian LHK melakukan asesmen,mediasi,menurunkan Tim Asesor penanganan konflik tenorial kawasan hutan, mencabut dan membatalkan izin HTI PT SAN yakni SK MenLKH No SK 256/menhut-II/2011 ttg pemberian izin IUP HKK HTI.

Bupati Lotim dan Gubernur NTB agar segera mencabut, membatalkan surat rekomendasi pemberian IUP HKK HTI PT SAN, demikian ketum STN, Ahmad Rifai, sembari membacakan slogan organisasi yang dipimpinnya.

Bangun persatuan nasional
Wujudkan kesejahteran sosial
Menangkan Pancasila

Tanah,modal,teknologi modern,murah massal untuk pertanian kolektif dibawah kontrol dewan tani. [ KaBer/09 ]


 

Profil Nazam

Nazam


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook