KIPP Menilai Ada Kejanggalan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019

Kabar Berita   |   Nasional  |   Rabu, 11 Oktober 2017 - 10:51:40 WIB   |  dibaca: 459 kali
KIPP Menilai Ada Kejanggalan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019

KABARBERITA.CO.ID - Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) menilai ada kejanggalan dalam pelaksanaan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019. 

Salah satunya yakni, tak adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) yang mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu yang sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejak awal tahapan kegiatan.

“Bawaslu tidak siap melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu . Sampai sekarang, sejak awal tahapan, belum ada Perbawaslunya,” kata Sekretaris Jenderal KIPP, Kaka Suminta, melalui persrilisnya.

KIPP meminta agar Pemerintah mengevaluasi kinerja Bawaslu yang tidak mempersiapkan peraturan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No. 7/2017.

Proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu merupakan tahap yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Bawaslu mesti segera mengeluarkan Perbawaslu terhadap Peraturan KPU (PKPU) No.11/2017.

“Ini proses yang amat penting, seharusnya dilaksanakan secara cermat dan profesional oleh penyelenggara pemilu. Pemerintah dan penyelenggara pemilu mesti duduk bersama menyikapi hal ini,” tegas Kaka.

Anggota Bawaslu RI, Muhammad Afifuddin, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengeluarkan Perbawaslu tentang pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu.

“PKPU No. 11/2017 baru seminggu yang lalu ditetapkan. Kami sedang memproses Perbawalsunya. Sebentar lagi siap,” kata Afif. 


Berikut detail fakta-fakata yang dinilai janggal KIPP :

PKPU No. 11 Tahun 2107 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2017 memiliki cacat hukum. Dasarnya yakni karena tidak menggambarkan peraturan sebagai peraturan pelaksanaan pendaftaran parpol sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 173 UU No. 7 Tahun 2017. Khususnya dalam verifikasi keanggotaan pada tingkat kabupaten/kota karena di dalamnya mengandung ketidakutuhan pengaturan, dan terkesan diskriminatif.

Tidak ada peraturan Bawaslu yang mengatur tentang peraturan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2017, yang sedang dilaksanakan oleh KPU, sejak awal tahapan kegiatan.

Ketentuan tentang pendaftaran dengan alat yang disebut oleh KPU sebagai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) merupakan sebuah sistem yang tidak dikenal dalam UU No. 7 Tahun 2017.

Masih ada pihak yang melakukan gugatan peninjauan hukum (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menandakan masih adanya kemungkinan perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.

Pelaksanaan verifikasi parpol, khsusunya dalam verifikasi keanggotaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD, dalam pelaksanaanya berbeda dengan apa yang teruang dalam PKPU 11 tahun 2017.

Kaka menegaskan atas temuan tersebut, KIPP Indonesia menyampaikan sikap sebagai berikut:

Proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 merupakan tahap yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Seharusnya dilaksanakan secara cermat dan profesional oleh penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu, baik dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tidak siap melaksanakan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019, dengan memperhatikan angka 1 dan 2 dalam temuan kami di atas.

Ketidakjelasan keberadaan sipol merupakan cacat hukum PKPU No. 11 Tahun 2017 yang potensial menimbulkan ketidakpastian hukum dan keresahan di masyarakat.

Penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, harus menekankan sikap adil dan independen dalam melaksanakan setiap tahapan, serta memberikan kepastian hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu dan peratutan atau kebijakan yang dibuat.

“Dengan temuan, fakta, serta pandangan di atas, maka KIPP Indonesia meminta kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk duduk bersama menyikapi hal tersebut, khususnya soal kesiapan dan profesionalisme penyelenggara negara dalam setiap tahapan,” papar Kaka. [Kbr/rp,pu]


 

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook