Tak Ada Payung Hukum, JPPR Minta KPU Cabut Penggunaan Sipol

Kabar Berita   |   Politik  |   Rabu, 11 Oktober 2017 - 23:31:37 WIB   |  dibaca: 158 kali
Tak Ada Payung Hukum, JPPR Minta KPU Cabut Penggunaan Sipol

Deputi Nasional JPPR Sunanto.

KABARBERITA.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) menerapkan sistem informasi partai politik (sipol) sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2019. Namun syarat ini dinilai memiliki kelemahan hukum.

“Legitimasi atas penggunaan Sipol masih dipertanyakan karena Sipol tidak diatur dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto, di Jakarta, Selasa kemarin.

Sebenarnya, sistem yang dilakukan KPU merupakan sebuah kemajuan. Sunanto berpandangan, Sipol yang diterapkan KPU berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan.

Menurut Sunanto, sistem yang memberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi parpol tak boleh menerobos aturan yang berlaku, serta memberatkan parpol saat mendaftar sebagai peserta pemilu.

“Selain sistem sipol tidak ada payung hukumnya, sipol juga tidak dapat diakses publik sehingga melemahkan partisipasi publik dalam verifikasi parpol yang berpotensi adanya kongkalikong antara calon peserta pemilu dan peyelenggara,” tuturnya.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum membuat Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk mengawasi penerapan sistem ini. Karena itu, Sipol harus menjadi indikator Perbawaslu.

“Selain itu Bawaslu dinilai tidak menjalankan tugas utama sebagai lembaga pengawas pemilu, tahapan sudah berjalan namun Bawaslu belum mempunyai pedoman pengawasan dalam hal ini Perbawaslu yang mengatur tentang tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu,” imbuhnya.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kesiapan sipol ini. Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menjelaskan, KPU perlu mempersiapkan infrastruktur sistem tersebut agar tak menghambat proses pendaftaran.

"Sipol sebenarnya bagus, namun implementasinya di lapangan belum siap, misalnya, beberapa kali tiba-tiba server down. Catatan kami sejak 3 Oktober sudah dua kali down bahkan Minggu (7/10) hampir setengah jam," tutur Baidowi 

Contohnya, masih terdapat kesalahan pendataan nama kecamatan pada Sipol ini. Meski begitu, ia mengakui Sipol memiliki tujuan yang bagus hanya implementasi di lapangan terkendala. Di sisi lain, ia menegaskan, seharusnya sipol bukan satu-satunya syarat untuk mendaftar sebagai peserta pemilu. 

"Mereka masih bisa menyalurkan hak pilihnya jika mampu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk. Terhadap parpol peserta pemilu 2014, KPU harus tunduk pada UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu pasal 173 ayat 3 bahwa parpol peserta pemilu secara otomatis menjadi peserta pemilu 2019 dan seharusnya tidak terkendala Sipol," paparnya.

Maka itu, JPPR mendesak agar KPU harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan, mencabut peraturan KPU yang mewajibkan Sipol sebagai instrumen verifikasi, meminta KPU harus memiliki alternatif mikanisme pendaftaran  secara manual, meminta Bawaslu untuk hadir mengawasi dengan mikanisme dengan prosedur  yang benar dan meminta Bawaslu segera menerbitkan Perbawaslu verifikasi parpol. 

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan mengingatkan agar partai politik mengikuti mekanisme yang ada agar bisa mendaftar sebagai calon peserta Pemilu serentak 2019. Ia berpandangan, salah satu mekanisme tersebut ialah wajib untuk mengisi data partai pada Sipol KPU RI. [Kbr/kmp]


 

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook