Temukan Pelanggaran Saat Inspeksi, Eksekutif dan DPRD NTB Sepakat Panggil Pemilik Perusahaan AMP

Kabar Berita   |   Hukum  |   Senin, 30 Oktober 2017 - 21:30:26 WIB   |  dibaca: 153 kali
Temukan Pelanggaran Saat Inspeksi, Eksekutif dan DPRD NTB Sepakat Panggil Pemilik Perusahaan AMP

Komisi IV DPRD NTB Saat inspeksi perusahaan AMP di Pringgabaya, Lombok Timur. (Foto: KaBer/njm)

KABARBERITA.CO.ID - Setelah melakukan Inspeksi pada, Sabtu (28/10/2017), kemarin. Komisi IV DPRD NTB, sepakat akan memanggil para pemilik perusahaan Asphalt Mixing Plant (AMP). Pemanggilan itu terkait dugaan sejumlah pelanggaran dalam praktik operasionalnya.

Dalam inspeksi itu, anggota dewan didampingi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov NTB. Diantaranya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup serta sejumlah SKPD terkait lainnya.

"Kita akan agendakan pemanggilan terhadap para pemilik AMP ini, kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani. 

Lontaran itu disampaikan usai terlibat perbincangan 
dengan sejumlah pelaksana operasional perusahaan AMP. Ada dua perusahaan AMP yang disasar dalam inspeksi itu. Yakni, PT Kresna Karya dan PT Permana. 

Di PT Kresna Karya misalnya, anggota Komisi IV ditemui pelaksana operasional perusahaan itu, Wayan Jegjeg. Anggota dewan juga ditemui sejumlah perwakilan perangkat desa setempat serta para pekerja.

Di perusahaan ini, Nurdin banyak menyerap persoalan-persoalan yang terjadi di perusahaan AMP.
Diantaranya soal tidak adanya kelengkapan alat keselamatan kerja yang digunakan para pekerja. Belum lagi terkait kontrak kerja para buruh yang dijadikan tenaga harian lepas (THL). Termasuk juga menyangkut kelayakan upah yang diberikan terhadap para karyawan.

"Catatan kita juga termasuk soal sumber bahan bakar berupa solar yang digunakan," ucapnya.

Untuk bahan bakar solar, Nurdin menemukan wadah yang digunakan banyak berupa jerigen. Temuan ini diduga karena pihak perusahaan berusaha menghindar dari pembelian bahan bakar non subsidi. Pihak perusahaan disinyalir membeli bahan bakar subsidi menghindari biaya operasional yang bengkak.

Tak hanya itu, Nurdin Ranggabarani juga menyoal jaminan keselamatan para tenaga kerja yang rata-rata belum mengantongi asuransi Badan Pengaman Jaringan Sosial (BPJS). Belum lagi terkait soal kewajiban perusahaan berupa keharusan menguatkan dana tanggung jawab sosial atau coorporate social responsibility (CSR).

Katanya, semua perusahaan diwajibkan mengeluarkan dana CSR 2 persen dari keuntungan yang dimiliki. Besaran tanggung jawab ini disebutnya telah diamanatkan dalam undang-undang.

Terhadap temuan-temuan ini rupanya tidak ditampik warga. Salah seorang anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Pringgabaya, mengatakan, pihak perusahaan hanya mengeluarkan. Sekitar Rp 7 juta per tahun terhadap desa. Jumlah ini disebutnya sebagai kesepakatan serta kesanggupan dari perusahaan terhadap desa.

Dana sejumlah itu disebutnya masuk sebagai pendapatan asli desa. Selebihnya dari dana itu, tidak ada yang masuk ke desa.

 "Memang di sisi lain kalau ada pembangunan misalkan atau masjid, pihak perusahaan juga menyumbang," ucapnya.

Sementara itu, beberapa perwakilan pekerja justru mengeluhkan terkait jumlah upah yang diberlakukan perusahaan. Jumlah upah yang diberikan dianggap tidak sepadan dengan jam kerja yang diberlakukan pihak perusahaan.

"Kami masuk bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore," keluh pekerja bernama Ribahan.

Pekerja yang mengaku bekerja di perusahaan AMP selama 15 tahun ini belum merasakan peningkatan taraf hidup yang signifikan. Sejatinya, dari usia lama bekerja, ia harusnya diberikan upah lebih layak. Terlebih sampai sejauh ini ia hanya dijadikan THL dan belum diikat kontrak.

Keluhan juga datang dari warga sekitar perusahaan AMP. Warga mengeluhkan sebelum memulai operasi kerja, pihak perusahaan diminta terlebih dulu melakukan penyiraman di sekitar lokasi AMP. Keluhan ini dirasakan warga di sekitar PT Permana.

Imbas tidak adanya penyiraman, kerap kali warga merasa terganggu 
lantaran massifnya partikel-partikel debu berterbangan. Padahal, warga di sekitar lokasi AMP tidak saja dari kalangan orang dewasa, tapi juga anak-anak.

Terhadap persoalan itu, pelaksana operasional PT Kresna Karya, Wayan Jegjeg, tidak menampik jika masih ada sebagain dari para pekerja hingga saat ini berstatus THL. Sebagain besar dari mereka belum diikat oleh kontrak kerja.

Tak hanya itu, Wayan juga mengakui jika para pekerja belum mengantongi asuransi BPJS. Bahkan, para pekerja disebutnya sering membandel jika diminta menggunakan alat kelengkapan kerja saat memulai kerja.

Menariknya, Wayan membeberkan bahwa jumlah pekerja di perusahaan itu mencapai 80-an orang lebih.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM NTB, Muhammad Husni memastikan, dari banyak keluhan yang disampaikan para pekerja dipastikan para pemilik perusahaan akan dipanggil. Pemanggilan itu terkait banyaknya keluhan dari para pekerja.

"Dari temuan yang kita dapat di lapangan, yang jelas kita akan panggil para pemilik perusahaan," ucapnya.

Di akhir rangkaian inspeksi itu, pengurus Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) NTB, Ada Suci Makbullah yang ikut dalam rombongan mengingatkan dewan dan eksekutif agar serius menangani persoalan ini. Kelalaian perusahaan dalam memberikan hak pekerja berupa asuransi dan kontrak kerja disebutnya sebagai bentuk pelanggaran pidana murni.

"Pihak perusahaan bisa dikenakan dakwaan pidana murni karena kalau memenuhi hak karyawan. Apalagi perusahaan AMP ini sudah berdiri bertahun-tahun. Ini kan prosesnya disengaja," tegasnya. (Kbr/11)

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook