KPK Tetapkan Wali Kota dan Pimpinan DPRD Mojokerto Jadi Tersangka

Kabar Berita   |   Hukum  |   Kamis, 23 November 2017 - 23:50:10 WIB   |  dibaca: 29 kali
KPK Tetapkan Wali Kota dan Pimpinan DPRD Mojokerto Jadi Tersangka

Juru bicara KPK Febri Diansyah

KABARBERITA.CO.ID -- Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan suap dalam pembahasan perubahah APBD pada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Mojokerto tahun 2017. 

Penetapan Mas'ud sebagai tersangka hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Surat perintah penetapan TSK inisial MY diterbitkan 17 November 2017

"KPK menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan MY (Mas'ud Yunus) Wali Kota Mojokerto sebagai tersangka pada 17 November 2017," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).

KPK menduga Mas'ud bersama Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Kota Mojokerto.

"Patut diduga hadiah diberikan ke penyelenggara negara dengan maksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya," kata Febri Diansyah.

Mas'ud Yunus disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberntasan tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dari pengungkapan kasus tersebut, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, dua Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Wiwiet Febryanto.

Selaku pemberi suap, Wiwiet Febryanto dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau huruf b Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang tipikor sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55‎ ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima suap, tiga Pimpinan DPRD Mojokerto yaitu Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani, dijerat KPK dengan Pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelumnya, KPK mengungkap kasus dugaan suap pemulusan pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017. [ kbr / 03 ]

 

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook