Menteri Sosial Kunjungi Korban Banjir Bandang di Lotim

Kabar Berita   |   Peristiwa   |   Jumat, 24 November 2017 - 02:42:24 WIB   |  dibaca: 40 kali
Menteri Sosial Kunjungi Korban Banjir Bandang  di Lotim

Menteri Sosial RI, Hj Khofifah Indar Parawansa, Kamis sore, 23 November 2017 mengunjungi korban banjir bandang di Kabupaten Lombok Timur NTB. [ Foto : KaBer / Ist ]

KABARBERITA.CO.ID -- Menteri Sosial RI, Hj Khofifah Indar Parawansa, Kamis sore, (23/11/2017) pukul 16.30 WITA, mengunjungi beberapa desa terdampak banjir bandang di Kabupaten Lombok Timur NTB. Mensos melihat langsung kondisi korban banjir dan mendengar keluhan serta harapan masyarakat sekitar. 

Dari keluhan masyarakat yang terkena dampak banjir tersebut, rata-rata meminta logistik dan perlengkapan sandang lainnya. Masyarakat mengaku telah menerima bantuan pemerintah daerah baik dari Pemkab Lotim dan Pemerintah Provinsi NTB, serta bantuan dari masyarakat yang meyalurkan secara langsung maupun melalui lembaga kemanusiaan.

Dihadapan masyarakat, Khofifah mengatakan akan memberikan santunan bagi korban banjir yang meninggal dunia. Santunan yang di berikan sebesar 15 juta rupiah yang akan di serahkan ke ahli waris.

"kami akan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan (ahli waris), sebesar 15 juta rupiah, santunan yang akan diberikan dari anggaran Kementerian Sosial." katanya di Keruak, Kamis, (23/11/2017).

Sementara bantuan yang berupa barang,  seperti pakaian layak pakai dan perlengkapan sekolah seperti baju seragam serta alat tulis, Khofifah mengatakan Kemensos secepatnya akan menyalurkan bantuan tersebut. 

Khusus untuk perlengkapan sekolah, seperti baju seragam dan perlenkapan lainya pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kemendikbud agar  lebih terperinci lagi.

Di singgung soal bantuan jatah hidup (jadup) Mensos mengatakan, bantuan untuk jadup taetap ada namun melalui mekanisme, yang prosedurnya harus melalui surat keputusan (SK) dari Pemkab Lombok Timur. 

SK bupati tersebut kata Khofifah, merincikan besaran bantuan dan lama masa pemberian Jadup. Pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Bupati Lotim untuk menyelesaikan jadup tersebut.

"Harus ada SK dari bupati, supaya jelas rinciannya dan berapa lama. Kalau SK darurat diterbitkan Bupati Lotim. Kementerian Sosial akan terbitkan SK jadup minimal satu minggu atau maksimal dua minggu. Karena SK Jadup landasanya dari SK darurat Bupati," jelasnya. 

Sebelumnya, tim dari Kemensos sudah kita turunkan untuk kroscek lokasi dan kondisi sekaligus koordinasi dengan pemerintah daerah. [kbr/10]

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook