Hapus Tim Gubernur DKI, Tjahjo Kumolo Langgar UU Otonomi Daerah

Kabar Berita   |   Hukum  |   Rabu, 27 Desember 2017 - 12:33:03 WIB   |  dibaca: 40 kali
Hapus Tim Gubernur DKI, Tjahjo Kumolo Langgar UU Otonomi Daerah

Pengamat Sosial Politik, Sandri Rumanama [ Foto : KaBer/Ist]

KABARBERITA.CO.ID -- Keputusan menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo menghapus Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta pada APBD DKI Tahun anggaran 2018 adalah penyalahgunaan wewenang hak dan jabatan mendagri. Demikian dikatakan Pengamat Sosial Politik, Sandri Rumanama di Jakarta, Selasa [26/12/2017]

Menurut Sandri UU Otonomi Daerah memberikan hak penuh terhadap daerah dalam hal ini soal penggunanaan Angaran dan Belanja Daerah adalah hak Gubernur & wakil gubernur daerah tersebut. Apalagi soal kebijakan yang bersifat politis maupun strategis tak boleh di intervensi oleh pemerintah pusat karena itu melanggar UU Otda. ungkapnya

Ini menteri kok kelihatan cengeng sangat naif dan bermental cemen istilah kren ya susah move on, apa haknya dia menghapus TGUPP wong uang yang di pakai itu uang DKI jakarta kok bukan oprasional instansi yang beliau pimpin kok sewot banget. Paparnya dengan dialek ala betawi

Sandri mengatakan bahwa Mendagri sengaja menabrak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004)

Apalagi TGUPP ini di era Jokowi, Ahok sampai Djarot, itu gak di coret tiba tiba di era kepemimpinan Anies-Sandi kok di coret aneh bin ajaib keputusan ini, lebih parah lagi mendagri kok nabrak undang-undang ada ada saja. Tukasnya

Sandri melihat bahwa ada skenerio politik di balik keputusan ini sebagai bentuk melemahkan sistem kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur DKI jakarta saat ini, dan hal ini juga bertujuan mengganggu psikologi gubernur & wakil gubernur saat ini, sehinhga kelak memberi report merah dari rakyat ke gubernur aktiv sekarang. Ulasnya

Sandri menuturkan bahwa intervensi mendagri sebagai pembantu pemerintah pusat merupakan sikap politik dari pemerintah pusat yang sangat bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi kita yakni UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2.

"Mendagri telah mengkhianati ikrar MPR RI dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," Pungkasnya. [KaBer/07]

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook