Memaknai Filsafat Politik dalam Pilkada NTB

Kabar Berita   |   Opini  |   Jumat, 12 Januari 2018 - 20:50:14 WIB   |  dibaca: 45 kali
Memaknai Filsafat Politik dalam Pilkada NTB

Siti Nurlaeli Lutviani Murni (Mahasiswi Prodi Hubungan Internasioanal UMY)

KABARBERITA.CO.ID -- Dalam berbagai litelatur ditegaskan bahwa politik adalah jalan untuk meraih kekuasaan. Sementara filsafat adalah proses untuk menemukan hahikat atau makna hakiki dari sesuatu. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan banyak ditemukan kata filsafat digandengkan dengan kata-kata lain sehingga ditemukan istilah filsafat ilmu, filasat politik, filsafat  bahasa, dan lain-lain. Jadi filsafat politik adalah mengkaji makna hakiki dari politik.

Mencermati dinamika pilkda NTB maka makna hakiki dalam politik adalah hasrat untuk berkuasa. Untuk mewjudkan hasrat tersebut dalam terminologi filsafat politik sangat populer slogan, “tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi adalah hasrat untuk berkuasa.”

Untuk meraih kekuasaan maka lawan bisa menjadi kawan dan kawan bisa menjadi lawan. Prinsip ini harus dipegang teguh oleh para politisi tetapi tentu dengan cara-cara yang santun dan berakhlaq. Bila ada politikus yang masih bilang, “kita tidak bisa berkoalisi dengan ‘mereka’ karena lawan politik kita maka seharusnya yang bersangkutan harus kembali kuliah di semester satu Program Studi Hubungan Internasional dan mengambil mata kuliah, “Pengantar Politik/Pengantar Ilmu Politik”.

Apa yang terjabar dalam teori-teori filsafat politik sangat menarik untuk dimaknai kembali dalam dinamika Pilkada NTB tahun 2018. Lombok Post, Sabtu, 06 Januari 2018 mengulas bahwa dari konfigurasi partai pendukung ada 4 calon yang akan bertarung dalam Pilkada NTB, 3 jalur parpol dan satu jalur perseorang. Jalur parpol menarik untuk dikaji dalam kaitan memaknai filsafat politik dalam Pilkada. Suahali Amin (Golakar, Nasdem, PKB), Ahyar-Mori (Gerindra, PPP, PAN, PDIP), Zul-Rohmi (Demokrat-PKS). PBB – Hanura belum menentukan pilihan tetapi tidak bisa membuat poros baru karena kursinya kurang dari 13 kursi yang dibutukan untuk mendukung calon. Bila menyadari fisafat politik maka ke-2 partai ini pasti akan bergabung ke koalisi-koalisi yang telah terbangun.

Mencermati partai-partai koalisi pendung paslon Pilkada NTB dengan menarik benang merah ke partai-partai era Orde Baru maka partai-partai pasangan koalisi bersumber dari 3 partai utama, yakni Golkar, PPP, dan PDI. Bila ditilek latar belakang para pendiri dari partai-partai yang lahir pada era reformasi maka dapatlah disimpulkan bahwa sebagian besar berasal dari tokoh/kader/praktisi golkar dan PPP. PKB, PAN, PBB, dan PKS dapat dibilang tokoh-tokoh pendirinya pada era Orde Baru berkiprah di PPP. Sementara Nasdem, Hanura, Demokrat, Gerindra, dan PKPI dapat dibilang tokoh-tokoh pendirinya  pada era Orde Baru berkiprah di Gokar. Tidak ada yang membantah bawa tentara pada era Orde Baru penyokong utama kemenangan Golkar sehingga Soeharto dapat bertahan menjadi penguasa selama 32 tahun. Bukankah Demokrat, Hanura, Gerindara, dan PKPI tokoh utama pendirinya adalah mantan tentara? Sementara Surya Paloh pendiri Nasdem mantan tokoh Golkar dan pernah mencalonkan diri/dicalonkan sebagai Ketua Umum Golkar era Reformasi tetapi dikalahkan oleh Abu Rizal Bakri. Dalam era reformasi partai raingkarnasi PDIP yang belum bisa eksis sehingga PDIP menjadi partai pemenang pemilu nasional dan saat ini jagoannya menjadi Presiden RI ke-7. 

Persaingan politik antara calon koalisi yang dimotori oleh PDIP dan Gerindera pada Pilpres 2014 sangat sengit. Dalam berbagai Pilkada ke-2 partai ini selalu menjadi motor penggerak utama koalisi dan berhadap-hadapan, seperti Pilkada DKI. Dalam kontestasi Pilkada DKI saat head to head pada putaran ke-2, Gerindera hanya berkoalisi dengan PKS dan PAN. Sementara PDIP memborong semua partai  koalisi nasional dan kalah dalam kontestasi. 

Dalam skala nasional dan Pilkada di berbagai  daerah, Gerindera dan PDIP selalu berhadap-hadapan. Tetapi dalam Pilkada NTB 2018 kedua partai ini bersanding mesra mengusung paslon yang sama Ahyar-Mori dengan akronim AMAN. Fakta ini menarik untuk dikaji dengan pendekatan filsafat politik. Partai pertama yang medukung Ahyar-Mori adalah Gerindara dan PPP serta nenyusul PAN. Dengan kehadiran Gerindera dengan 8 kursi dan PPP dengan 6 kursi sesuai dengan Undang-Undang Pilkada maka paket Ahyar-Mori telah aman untuk mendaftar di KPU karena pesyaratan yang dibutuhkan hanya 13 kursi untuk  20 % dari 60 orang anggota DPRD NTB. Ahyar –Mori terus mendapatkan tambahan kursi dengan bergabungnya PAN dengan 5 kursi dan ikut juga PDIP dengan 5 kursi. Total kursi DPRD NTB yang mendukung paket Ahyar-Mori menjadi 24. Bila benar PBB ikut bergabung maka paket ini akan didukung 5 partai dengan 27 kursi DPRD NTB. 

Yang menarik dicermati pada paket AMAN adalah kehadirnya PDIP. PDIP adalah partai yang samgat senior dan berpengalaman serta miltan. Partai warisan Orde Lama dengan PNI dan Orde Baru dengan PDI serta era Reformasi dengan PDIP. Banyak partai lahir dari reingkarnasi PDI/PDIP tetapi belum bisa pernah eksisi karena tidak melewati parlamentery treshood sehingga bubar dengan sendirinya. Ini berarti bahwa pemilih-pemilih PDIP tidak mau beralih ke partai reingkarnasi. Mereka tetap memantapkan pilihan pada partai induk. Untuk itu kahadiran PDIP dalam kancah perpolitikan di negeri ini sudah sangat teruji dan sangat berpengalaman. Berbicara tentang filsafat politik bagi kader-kader PDIP sepertinya sudah di bawah telapak kaki. “Berpolitik untuk berkuasa. Kekuasaan baru biasa diraihan bila mememnagkan kontestasi di Pilleg, Pilkada, dan Pilpres. Dalam meraih kekuasaan tidak ada kawan dan lawan yang abadi”.   

Kehadiran PDIP bersanding dengan Gerindera tentu berdasarkan analisa peluang “kemenangan” paslon. PDIP tentunya punya penilaian tersendiri tentang kekuatan dan kelemahan pasangan ini. Tentu dalam analisa fisafat politik fakta pada tahun 2014 saat Pilpres bahwa Gubernur NTB menjadi ketua Tim Pemenangan calon presiden yang diusung oleh  Gerindera dan meraiah suara di atas 70 % di NTB. Bila PDIP dan Gerindera bersanding dalam Pilkada dan keluar sebagai pemanang maka fakta Pilpres 2014 pasti tidak akan terualng di NTB. Persandingan antara Gerindera dengan PDIP di Pilkada NTB telah memvalidasi makna filsafat politik.  Wallahuaklambissawab.


Penulis : Siti Nurlaeli Lutviani Murni
(Mahasiswi Prodi Hubungan Internasioanal UMY)

 

 

 

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook