Pengamat : Sikap Tak Jelas, Kebiasaan Jokowi yang Suka Mengingkari Janjinya

Kabar Berita   |   Nasional  |   Senin, 15 Januari 2018 - 10:17:14 WIB   |  dibaca: 28 kali
Pengamat : Sikap Tak Jelas, Kebiasaan Jokowi yang Suka Mengingkari Janjinya

Pengamat Politik dari Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap.[Foto : KB/Istimewa]

KABARBERITA.CO.ID -- Belum jelasnya sikap Presiden Jokowi terkait rangkap jabatan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, merupakan kebiasaan Jokowi yang sering ingkar janji. Demikian dikatakan pengamat politik dari Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap.

‎“Kalau melihat perkembangan sejarahnya memimpin negara, mencopot Pak Airlangga menjadi tidak harus, karena kebanyakan janji lisan dia ingkari. Kecuali, kalau janjinya itu mengikat secara hukum, maka pasti dia laksanakan. Karena seringnya Pak Jokowi ingkar janji, jadi tidak harus lagi dicopot, sudah harus dimaklumi,” ujar Muchtar, di Jakarta, Sabtu (12/1/2018).

Menurut Muchtar janji yang pernah diucapkan Jokowi saat awal menjabat Presiden tersebut hanya lisan saja, tidak tercantum dalam Nawacita.

“Itu kan janji lisan dan bukan tertulis, tidak ada dalam Nawacita. Meski secara lisan memang Pak Jokowi menyebut tidak akan membuat kabinet gemuk, dan tidak memperbolehkan ada menteri yang rangkap jabatan di parpol. Tapi ini kan janji dia secara lisan,” ujarnya.

Oleh karena itulah, menurut Muchtar, menjadi tidak mengherankan lagi jika Jokowi mengingkari janjinya dengan tidak mencopot Airlangga Hartarto yang rangkap jabatan.

Muchtar menjelaskan, alasan pemakluman kepada Jokowi karena hampir semua janji kampanyenya pun diingkari. Sehingga hal itu, seolah bukan menjadi masalah lagi.

“Kalau dari awal Jokowi menepati janjinya, pasti tidak akan ada masalah politik terkait ini,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Muchtar, Jokowi tidak menepati janji khusus untuk Airlangga, karena memang Jokowi berkepentingan kepada Airlangga.
‎“Jadi wajar Pak Airlangga tetap dipertahankan sebagai Menteri dan sebagai Ketum Golkar. Karena Golkar bukan partainya, sehingga perlu bagi Jokowi untuk mengendalikan Golkar, untuk kepentingan Pilpres 2019 dan mendukung semua kebijakannya mendatang, maupun yang sedang berlangsung,” tukasnya.[KB/05]‎

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook