DPR Usik Dana Otsus Papua, Pemerintah Kebakaran Jenggot

Kabar Berita   |   Nasional  |   Senin, 05 Februari 2018 - 20:43:04 WIB   |  dibaca: 38 kali
DPR Usik Dana Otsus Papua, Pemerintah Kebakaran Jenggot

Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Gerindra, Heri Gunawan, [ Foto : KB/Ist]

KABARBERITA.CO.ID -- Rencana pemerintah akan mengkaji kembali dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Papua sangat tidak relevan. Terlepas evaluasi itu perlu atau tidak perlu, menurutnya, yang pasti soal gizi buruk di Asmat dan dana otsus adalah dua hal berbeda.

‎"Evaluasi dana Otsus setelah adanya kasus gizi buruk di Asmat bisa diasosiasikan kalau pemerintah sedang kebakaran jenggot," tegas anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (05/02/2018).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, Kasus gizi buruk Asmat bisa diringkas sebagai ketidakhadiran negara secara total di Papua. Tugas negara tidak hanya memberi uang, tapi harus melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi secara berkala. Kata Heri.

"Otsus Papua bukan hanya soal uang. Berapapun uang yang dialokasikan di sana tidak akan menjawab masalah ketidakadilan di  Papua," tegasnya.

Untuk diketahui, tambah Heri, hingga tahun 2016, pemerintah telah mengalokasikan dana Otsus lebih dari Rp59 triliun. Dalam APBN 2018 dana Otsus Papua mencapai Rp8 triliun (Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat Rp2,4 triliun).‎

Wacana evaluasi dana Otsus bukan kali ini saja. Tapi sepertinya itu hanya lips service. Karena dari berbagai kajian yang ada menyebutkan bahwa dana Otsus memang tidak termanfaatkan secara efektif untuk mengatasi berbagai masalah di Papua. Penyebabnya adalah karena kapasitas pemerintah dan kontrol sipil yang masih sangat lemah. Terangnya.

" Bukan hanya itu, hal lain adalah tidak adanya laporan holistik dan terbuka terkait capaian dan kekurangan atau kegagalan, beserta faktor-faktor yang menyebabkan target yang ditetapkan tidak tercapai. Dari sanalah solusi yang dikemukakan akan lebih tepat sasaran," tambahnya.

Dia menyarankan, evaluasi menyeluruh penting untuk dilakukan. Sebab, masalah yang muncul di Papua saling terkait.

"Sebagai contoh, kondisi kesehatan di Papua, termasuk di Asmat. Misalnya, juga harus dilihat dari banyak faktor seperti akses infrastruktur jalan, bukan sebatas jargon jalan tol, dan sebagainya," sindirnya.

Tanpa itu, menurutnya, tenaga kesehatan yang ada tidak akan mampu menjangkau seluruh daerah di Papua atau sebaliknya, masyarakat tidak mampu menjangkau fasilitas kesehatan yang ada.

"Sebab itu, wacana evaluasi kali ini jangan hanya jadi tameng dan akhirnya jadi basi. Sehingga kasus-kasus yang serupa selain di Asmat jangan sampai akan terus terulang," tukasnya. [KB/03]

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook