Persoalan TKI Tak Kunjung Tuntas, FSP KEP : Sebaiknya Kepala BNP2TKI Diganti

Kabar Berita   |   Hukum  |   Selasa, 27 Februari 2018 - 13:47:36 WIB   |  dibaca: 48 kali
Persoalan TKI Tak Kunjung Tuntas, FSP KEP : Sebaiknya Kepala BNP2TKI Diganti

Pengurus Pusat FSP KEP, Sujarwo didampingi dua orang pengurus. [Foto : KB/Ist]

KABARBERITA.CO.ID -- Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hingga saat ini masih banyak yang belum terselesaikan, baik dari masalah upah yang tak kunjung dibayar, kekerasan, dan penipuan. Seharusnya persoalan tersebut benar-benar diperhatikan pemerintah.

Tenaga Kerja Indonesia yang berada diluar negeri sekarang makin bingung mau mengadu kemana, pasalnya BNP2TKI selaku Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia selama ini masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Hingga saat ini kata dia, kasus - kasus yang diadukannya ke BNP2TKI banyak yang menggantung dan tidak jelas hasilnya. 

“Ini harus di benahi bila perlu ganti Kepala Bandan, kalau bisa Jangan dari kalangan Partai politiK,” tegas Sujarwo di kantor DPP Forum Serikat Pekerja,Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (FSPKEP), Senin (26/2/2018).

Sujarwo juga mengingatkan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid untuk lebih fokus dengan kasus-kasus TKI ketimbang ngurusin politik, lebih baik diganti saja kalau masih urus Politik.

Jarwo yang saat ini tengah mendampingi 5 TKI ABK yang telah di rekrut oleh PT. BIS Tegal. Kelima TKI Anak Buah Kapal (ABK) itu dipulangkan dari Luar Negeri oleh agenya, namun sesampainya di Indonesia belum sepenuhnya hak-hak mereka diberikan.‎

"Seharusnya hak-haknya diterima setelah kembali ke Indonesia sebab mereka dipulangkan oleh pihak agency bukan meminta pulang", ungkap Jarwo.‎

Sesuai perjanjian kerja tambah dia, sudah jelas, apabila TKI ABK pulang sebelum habis masa kontrak maka uang jaminan hangus, nah di kasus ini ABK di pulangkan oleh pihak agency, jadi uang jaminan dan sisa gaji harus diberikan sepenuhnya pada TKI yang dipulangkan.‎ Untuk itu kami akan kawal kasus ini samapai selesai hingga hak-hak mereka diberikan. Apabila tidak diberikan kami akan menempuh jalur hukum. Ancamnya.‎

"Kita harapkan dari pemerintah baik BNP2TKI, Kemenlu maupun Kementerian Kelautan dan Perikan (KKP) bisa lebih maksimal dalam membantu permasalahan ini”. kata Jarwo. [KB/12]

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook