KPI Ancam Pencabutan Izin Siar 4 Stasiun TV Karena Iklankan Partai Perindo Diluar Jadwal Kampaye

Kabar Berita   |   Hukum  |   Rabu, 28 Februari 2018 - 16:31:47 WIB   |  dibaca: 217 kali
KPI Ancam Pencabutan Izin Siar 4 Stasiun TV Karena Iklankan Partai Perindo Diluar Jadwal Kampaye

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo [Foto : KB/Ist/01]

KABARBERITA.CO.ID -- Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah melarang semua partai politik berkampanye sebelum masa kampanye dilakukan.‎Namun salah satu partai, yakni Perindo tak mengindahkan.

Sesuai aturan, parpol baru diizinkan kampanye iklan di media massa pada 24 Maret 2019. Peraturan dan larangan itu sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan jadwal kampanye dan masa tenang diatur pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.

Padahal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan peringatan kepada empat stasiun televisi swasta itu karena kerap mengiklankan citra partai Perindo yang diketuai Hary Tanoesoedibjo. Empat stasiun tv tersebut adalah RCTI, INews, Global TV, dan MNC.

Terkait hal itu KPU dan Bawaslu akan layangkan surat peringatan kepada MNC Group karena melakukan kampanye Partai Perindo melalui stasiun televisi di luar jadwal.

Anggota KPU Wahyu Setyawan mengatakan, Bawaslu bersama KPI akan membahas pembangkangan itu untuk kemudian melayangkan surat peringatan.

"Tinggal 4 stasiun televisi yang belum menghentikan iklan itu, dan kalau tidak salah kemarin disampaikan juga oleh KPI. S‎tasiun televisi tersebut adalah jaringan MNC Group yang menayangkan iklan kampanye Partai Perindo". kata Wahyu di Gedung Bawaslu RI Jakarta Pusat, Selasa (27/2/18) kemarin.‎

Terpisah, ‎Komisioner KPI Hardly Stefano Fanelon menilai, empat stasiun tv itu telah melanggar aturan penyiaran. Pasal 71 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) menyebutkan, program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

‎"Dikeluarkan peringatan terhadap empat stasiun yang belum menghentikan tayangan iklan kampanye. INews, RCTI, MNC, dan Global TV. Partai politiknya Perindo. Posisi KPI ini adalah supporting kepada apa yang dilakukan penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Aturannya adalah Undang-undang Pemilu," kata Hardly di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2018).‎

Dasar tindakan KPI adalah aturan dalam Standar Program Penyiaran. Di aturan tersebut, lembaga penyiaran wajib mematuhi undang-undang berlaku. Berkaitan dengan kampanye, lembaga penyiaran harus mengikuti aturan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.jelasnya.‎

Dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu, untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan atau citra dari peserta pemilu.

Hardly mengatakan, KPI sempat memberikan teguran lisan kepada empat stasiun tv yang kerap mengiklankan Partai Perindo itu. Namun tindakan itu tidak diindahkan, sehingga KPI mengeluarkan peringatan tertulis.

Hardly  berharap empat stasiun tv itu menghilangkan iklan Partai Perindo. Bila tidak, KPI bakal mengeluarkan surat peringatan kedua, kemudian penghentian siaran, dan mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin siaran. ‎Namun untuk langkah lanjutan itu, KPI masih menunggu Badan Pengawas Pemilu menindak Partai Perindo. Pungkasnya. [KB/01]‎

 

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook