Tidak Tegas, Ketua Gerindra Lotim Anggap Pengawas Pemilu Ibarat Macan Ompong

Kabar Berita   |   Hukum  |   Kamis, 01 Maret 2018 - 12:09:54 WIB   |  dibaca: 61 kali
Tidak Tegas, Ketua Gerindra Lotim Anggap Pengawas Pemilu Ibarat Macan Ompong

Ketua Gerindra Lotim, Sawaludin dan sejumlah pengurus saat pendaftaran di KPU Lotim[Foto : KB/Ist]

KABARBERITA.CO.ID -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Lombok Timur, Sawaludin menganggap kalau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lotim maupun Bawaslu NTB seperti macan Ompong. 

Hal itu dikatakan karena menurutnya kedua lembaga ini tidak berani bertindak tegas terhadap sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan paslon maupun timses.

"Bawaslu dan Panwaslu Lotim seperti macan Ompong yang tidak memiliki taring" tegas Sawaluddin, Rabu (28/3/2018) di Selong.

‎Sawaladin yang akrab dipanggil Aweng oleh kalangan aktivis itu menyebutkan sejumlah pelanggaran kalau ada paslon Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati Lotim yang melakukan kampanye di tempat yang sudah jelas-jelas dilarang untuk berkampanye. Seperti Masjid, Madrasah atau Pondok Pesantren dan lainnya.

Namun fakta di lapangan, masih ada saja yang melanggarnya. Sedangkan Bawaslu dan Panwaslu Lotim tidak cekatan ( segera. Red) untuk bertindak dan memberikan sanksi kepada paslon yang melanggar aturan tersebut.

Sebelumnya Bawaslu dan Panwaslu Lotim beralasan tidak bisa mengambil tindakan karena masih belum penetapan calon. Namun sekarang setelah penetapan calon terus tidak berani bertindak, maka tentunya patut dipertanyakan kinerjanya sebagai penyelenggara dibidang pengawasan.

"Kalau di depan kita Bawaslu dan Panwaslu Lotim garang sekali, kalau dibekalang justru adem ayem saja tidak ada gregetnya," ujar mantan aktivis itu.‎

Ketua DPC Gerindra Lotim ini juga menantang masing-masing Paslon untuk menggunakan tempat terbuka seperti lapangan yang bisa digunakan berkampanye untuk mensosialisaikan dirinya.

Bukan malah menggunakan tempat yang dilarang dalam aturan, ataukah memang tidak berani menyewa lapangan atau terop untuk berkampanye tanyanya.‎

"Kalau tidak mampu menyewa lapangan dan terop untuk berkampanye jangan maju mencalonkan diri jadi Gubenur dan wakil gubenur, Bupati dan wakil bupati Lotim, itu namanya memalukan," tandasnya.

Sementara di tempat terpisah, Kepala Divisi Penindakan dan Pelanggaran Hukum Panwaslu Lotim, Sahnam saat dikonfirmasi menampik kalau pihaknya tidak mengambil sikap. Justru pihaknya mengaku langsung menyikapi laporan yang masuk terhadap semua pelanggaran yang ada.

Tentunya dengan mengacu pada prosedur dan aturan main yang ada karena setiap laporan masuk langsung ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap yang dituduhkan melanggar tersebut.

"Yang jelas kami bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, kalaupun ada yang mengatakan kami kurang tegas sah-sah saja, justru sangat bagus sebagai kontrol kami untuk bekerja lebih baik lagi," kata Sahnam. [KB/10/SL]

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook