Rencana Pemerintah Menerapkan Skema Dana Pensiun Tahun 2020, Menjadi Beban PNS dan Melanggar UU

Kabar Berita   |   Hukum  |   Kamis, 08 Maret 2018 - 21:28:19 WIB   |  dibaca: 79 kali
Rencana Pemerintah Menerapkan Skema Dana Pensiun Tahun 2020, Menjadi Beban PNS dan Melanggar UU

Koordinator Cabang Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORCAB MP BPJS) NTB Masjuddin [ Foto : KB/Ist]

KABARBERITA.CO.ID -- Pemerintahan Jokowi  berencana menerapkan skema jaminan pensiun Pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 15 persen per bulan yang dipotong dari gaji PNS.  Skema Ini akan berlaku pada tahun 2020.

‎Potongan iuran dana pensiun PNS saat ini sebesar 4.75% akan meningkat  menjadi 15 persen per bulan pada tahun 2020.   Konsep pemerintah yakni 10 sampai 15 persen dari gaji PNS. 

Perbedaan utama model lama dan baru skema pensiun PNS adalah besaran iuran yang dipotong dari gaji setiap bulan. Model baru potongan gaji PNS akan jauh lebih besar. Dana pensiun sepenuhnya berasal dari iuran gaji PNS. Tidak ada lagi sokongan APBN.

Kemenpan RB Asman Abnur sebelumnya mengatakan bahwa beban iuran PNS ke APBN memang cukup tinggi. Data dari paparan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS Kementerian PAN-RB menyebutkan, belanja pensiun di APBN 2016 mencapai Rp 103,26 triliun. Tahun ini belanja pensiun membengkak jadi Rp 107,98 triliun. Jika skema lama dana pensiun PNS ini dilaksanakan terus-menerus, pada 2074 belanja pensiun di APBN mencapai Rp 248,56 triliun.

Saat ini potongan gaji PNS sebenarnya sudah mencapai 10 persen, tapi itu untuk beberapa item iuran. Selain potongan dana pensiun 4,75 persen, ada potongan untuk tunjangan kesehatan dan tunjangan kematian. Artinya, PNS harus siap-siap dipotong lebih dari 20 persen gaji jika potongan dana pensiun saja sudah mencapai 15 persen. Belum lagi munculnya wacana pemotongan gaji PNS 2.5% untuk zakat yang diwacanakan Kemenag.

Koordinator Cabang Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORCAB MP BPJS) NTB Masjuddin, dalam rilis yang dikirim ke redaksi,kabarberiata.co.id,  Kamis 8 Maret 2018 mengatakan bahwa skema dana pensiun PNS dari Pemerintahan Jokowi menunjukkan semakin galaunya pemerintah hadapi defisit APBN, sehingga  harus membebani PNS.‎

‎Menurut Joe kebijakan itu selain membebani PNS, juga menabrak konstitusi.  Sebab harusnya pemerintah mencabut PP nomor 70 tahun 2015 tentang jaminan sosial untuk aparatur sipil negara melalui PT Taspen yang dinilai telah bertentangan dengan UU BPJS, UU SJSN dan UU ASN.

Masjuddin yang akrab dipanggil Joe oleh kalangan aktifis HMI itu menegaskan, sesuai amanah UU BPJS bahwa pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) adalah kewenangan dari BPJS ketenagakerjaan bukan PT Taspen dan PT Asabri. Tegasnya.‎

Mustinya pemerintah sudah harus menyiapkan langkah penggabungan jaminan pensiun PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS ketenagakerjaan paling lambat 2029. Terangnya.‎

"Kami menolak Rancangan Peraturan Pemerintah-Bukan Aparatur Sipil Negara (RPP BASN) yang bertujuan untuk mengelola perlindungan terhadap para pekerja honorer-non-ASN di lingkungan kementerian dan penyelenggara negara. Sebab RPP dimaksud pun telah menabrak UU BPJS, UU SJSN," tegas Joe.

Joe menambahkan bahwa saat ini dana jaminan pensiun yang dikelola BPJS TK iurannya sebesar 3% untuk karyawan umum, iuran dana pensiun 4,75% untuk PNS dikelola PT Taspen dan TNI/Polri  dikelola PT Asabri. 

"Skema iuran dana pensiun PNS sebesar 15% versi pemerintah yang rencananya akan berlaku pada 2020 memang ideal namun sarat beban bagi PNS, karena itu mestinya tetap ada sharing antara negara sebagai pemberi kerja dengan PNS sebagai pekerja, jangan total menjadi beban PNS.  Secara konstitusi jelas itu pengelolaan nya tidak melalui PT Taspen dan PT Asabri, melainkan dikelola BPJS TK," pungkas Joe. [KB19]

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook