Diskriminasi Pilkada Melanggar Asas Pilkada

Kabar Berita   |   Opini  |   Jumat, 09 Maret 2018 - 16:30:11 WIB   |  dibaca: 50 kali
Diskriminasi Pilkada Melanggar Asas Pilkada

Bambang Karyono, Direktur  Elektion Management and Constitusional (EMC) NTB [ Foto : KB / Ist ]

PERHELATAN demokrasi dalam pemilihan kepala daerah  berdasarkan amanat Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2016 ditegaskan bahwa asas pemilu adil dan tidak diskriminasi terhadap pihak manapun termasuk kepada status tertentu yang melekat pada warga Negara.

‎Pelaksanaan Pemilihan dan pemilu di  Era reformasi, terkesan membawa cuaca dan suasana yang tidak memberikan ruang yang sama pada sejumlah kelompok dan golongan warga Negara. sebut saja kepada Aparatur Sipil Negara (ASN),  Kepala dan perangkat desa, serta pegawai pada badan usahan milik Negara (BUMN).

Di satu sisi mereka dituntut menjaga netralitas akibat menjadi  bagian dari pelaksana Negara, di sisi lain mereka adalah warga Negara yang memiliki hak yang sama dalam pilkada maupun pemilu.

Akibatnya kerap kali kelompok dan golongan ini diperlakukan tidak sama dengan warga Negara. Padahal berbeda dalam memperlakukan warga Negara  itu melanggar asas keadilan dan asas tidak diskriminasi dalam pilkada maupun pemilu. Sebut ASN, kepala desa dan perangkatnya, pegawai BUMN dilarang dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Negara dan pemerintahan mengikuti kampanye salah satu paslon kada, dan tidak mengikuti kampanye paslonkada yang  lain karena akan menciderai makna netralitas mereka.  

Mereka adalah golongan pemilih cerdas yang dapat memberikan hak pilihnya lebih objektif, mereka adalah gologang terdidik, melek social, politik dan memahami arah pembangunan daerahnya sendiri, yang apabila  mendapatkan perlakuan yang sama dalam menjalankan kedaulatannya sebagai warga Negara menjadi hal yang mustahil pilkada mendapat kepada daerah yang sesuai dengan peimimpin yang dibutuhkan.

Menurut hemat saya, ASN, kepala desa dan pertangkatnya, pegawai BUMN dan golongan yang lainnya yang dibatasi ruang ekspresinya karena dituntut harus netral semestinya difasilitasi untuk mendapatkan hak yang sama secara adil dalam setiap proses pilkada dan pemilu. Guna menunjukkan netralitas selayaknya penyelenggara dan pemerintah berkoordinasi memberikan porsi yang sama kepada pada calon dalam hal menyampaikan visi missi kepada para ASN.

Bukalah menjadi suatu pelanggaran, apabila  kampanye dilaksanakan  khusus kepada mereka tentu dengan memebrikan ruang, kesempatan yang sama kepada semua calon kepala daerah untuk menyampaikan visi missinya.

 Dengan demikian pelaksanaan pilkada dapat menjamin dapat dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif pada kelompok atau golongan tertentu, karena mendapat hak yang sama sebagai warga Negara. [ * ]‎

 

Penulis adalah Direktur  Elektion Management and Constitusional (EMC) NTB‎

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook