Diskusi Nasional "Tiga Tahun Capaian Pemerintahan Jokowi-JK",Ketua BEM Unram Beri Nilai C

Kabar Berita   |   Nasional  |   Jumat, 09 Maret 2018 - 20:26:12 WIB   |  dibaca: 45 kali
Diskusi Nasional "Tiga Tahun Capaian Pemerintahan Jokowi-JK",Ketua BEM Unram Beri Nilai C

Susana diskusi yang digagas KSP di A‎uditorium DOME Universitas Mataram, Jum’at 9 Maret 2018. [ Foto : KB/21 ]

KABARBERITA.CO.ID -- Diskusi nasional "tiga tahun capaian pemerintahan Jokowi-JK yang dilaksana di A‎uditorium DOME Universitas Mataram, Jum’at 9 Maret 2018 itu di hadiri‎ ‎sekitar 650 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Mataram.‎ Dalam diskusi itu sejumlah peserta monyoroti kinerja pemerintahan saat ini.  Mereka menuntut pemerintahan Joko Widodo untuk lebih memerhatikan daerah.‎

Diskusi cukup panas setelah dua ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ( IKIP ) Mataram dan Universitas Hamzanwadi ( Unram ) menyampaikan kritikan mereka terhadap pemerintahan Jokowi‎-JK‎

Bahkan ketua BEM Unram, Liga Ayun Selatan, menyampaikan hasil kajian mereka dengan sampul merah. Sambil mengangkat tangan, Liga menyampaikan hasil penilaian mahasiswa di NTB atas kinerja Pemerintahan Jokowi dengan nilai C atau cukup.

"Kami memberi nilai C atas pemerintahan Jokowi," ujar Liga disambut tepuk tangan ratusan mahasiswa ini.

Mahasiswa lain berseloroh, hal itu sebagai bentuk lain dari kartu merah. Namun, penyampaian yang berapi-api ditanggapi santai Moeldoko. Ia menerima satu jilid hasil kajian mahasiswa bersampul merah itu berikut pernyataan sikap mereka.

Sang ketua BEM mewakili seluruh mahasiswa Nusa Tenggara, menuju panggung dan memberikan langsung hasil kajian mereka terkait sepak terjang jokowi selama ini dan dampaknya bagi wilayah NTB.

“Tapi kami mau bapak menandatangani beberapa poin kajian kami dan nanti jika sudah diterima Jokowi tolong disebarkan di media sosial dan media nasional, agar kami yakin apa yang kami kaji ini telah sampai pada Jokowi,”ucapnya.

Namun Moeldoko menolak menandatanganinya. Sebab ia harus mempelajari apa yang dititipkan mahasiswa untuk presiden Joko Widodo melalui dirinya.

"Saya pelajari dulu apa kajian ini benar atau tidak, kita sama-sama dari akademisi, jadi harus diperiksa dan dipelajari dulu,"ujar Moeldoko. 

Moeldoko mengaku gembira dengan sambutan dan hujan kritik mahasiswa terhadap pemerintahan Joko Widodo. Dia mengatakan, kritik tidak menjadi persoalan, berbeda dengan menghina. 

Bukan hanya mahasiswa, Gubernur NTB, Zainul Majdi sebagai penanggap diskusi juga mengkritik banyaknya ritel yang mematikan ekonomi masyarakat di pedesaan dan kampung.

Hal itu berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat kecil yang dikhawatirkan berimbas pada munculnya pemahaman radikal karena merosotnya perekonomian mereka.

TGB menjelaskan, menjamurnya ritel tidak hanya berpengaruh pada struktur ekonomi di desa. Karena uang tidak lagi beredar di lingkaran orang-orang atau pengusaha tingkat desa ataupun pedagang kecil.

“Tapi kemudian dia (uang itu) disedot dan ditarik ke Jakarta atau entah kemana. Tidak hanya struktur ekonomi yang berubah tetapi juga institusi sosial keagamaan yang terpengaruh," ucapnya.

"Ketika kita bicara radikalisme maka menjaga institusi keagamaan di tingkat desa termasuk kegiatan keagamaan sesungguhnya benteng yang sangat kuat untuk mencegah radikalisme itu," tambahnya. 

Zainul Majdi juga mengingatkan, jika membuat aliran kebijakan ekonomi yang sifatnya liberal maka harus disiapkan di tingkat bawah atau masyarakat jaringan pengaman.

“Supaya liberalisasi kebijakan itu tidak memporakporandakan struktur ekonomi dan sosial yang sudah terbangun di masyarakat,” tegas Gubernur yang akrab dipanggil TGB itu.

‎Acara diskusi itu dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan  Yanuar Nugroh, Gubernur NTB Zainul Majdi,Rektor Universitas Mataram Prof.Dr.H. Lalu Husni, SH, M.Hum, Kapolda NTB Brigjen (Pol) Drs. Firly, M.Si, Komandan Pangkalan Udara Rembiga Kolonel (Pnb) Dodi Fernando, SE, M.Soc, Komandan Korem 162/Wirabakti Kolonel (Inf) Farid Makruf, MA, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. ‎[ KB21] ‎

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook