PD AMAN Lombok Timur Serahkan Data Penjualan Tanah Ulayat Tampah Boleq Ke KPK

Kabar Berita   |   Hukum  |   Jumat, 16 Maret 2018 - 13:38:25 WIB   |  dibaca: 265 kali
PD AMAN Lombok Timur Serahkan Data Penjualan Tanah Ulayat Tampah Boleq Ke KPK

Ketua PD AMAN Lotim Sayadi, SH menyerahkan data-data persoalan tanah ulayat Tampah Boleq ke KPK dan diterima langsung Wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarif pada momen Rakernas AMAN ke -V di kampung Wanua Koha Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Rabu14 Maret 2018 lalu. [ Foto : KB03 / Ist. ]

KABARBERITA.CO.ID -- Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( PD AMAN ) Kabupaten Lombok Timur  Menyerahkan data kasus tanah adat Tampah Boleq Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, NTB ke KPK.

Penyerahan data tersebut dilakukan pada saat dialog terbuka yang digelar di kampung Wanua Koha Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dan diterima langsung oleh wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Rabu pagi 14 Maret 2018 lalu. Demikian dikatakan Ketua PD AMAN Lotim, Sayadi, SH saat dihubungi kabarberita.co.id melalui sambungan telpon selulernya Jum'at siang, 16 Maret 2018. Dengan nomor kontak : 082-340-680-953.  

Sayadi yang akarab dipanggil Amaq Bunga oleh kalangan aktivis AMAN itu mengatakan Ia menyerahkan data data itu lantaran sudah berkali - kali melakukan laporan terkait persoalan tanah adat Tampah Boleq yang kini dikuasai  PT Tamada Pumas Abadi.

"Kami menyerahkan data itu dimomentum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AMAN ke-V, yang di hadiri wakil ketua KPK Laode Muhammad Syarif, termasuk Direktur Litbang dan bidang yang mengurus pengaduan masyarakat". Kata sayadi menambahkan.‎

Dialog terbuka yang digelar di kampung Wanua Koha Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara ini, merupakan rangkaian acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AMAN ke-V, yang di hadiri beberapa personil penting KPK, termasuk Direktur Litbang dan bidang yang mengurus pengaduan masyarakat.

Sebelum menyerahkan data-data terkait kasus tampah boleq kepada Wakil Ketua KPK, melalui kesempatan itu juga Amaq Bunga menyempatkan diri menyapaikan berbagai persoalan yang ada di Lotim dan Nusa Tenggara Barat ( NTB ),  yang menurutnya perlu penyelesaian cepat dan yang prioritas kata dia persoalan tanah ulayat Tampah Boleq.

”Satu-satunya tanah ulayat di kabupaten Lombok Timur yang kami gunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat seantero pulau Lombok dari ratusan tahun  silam untuk pagelaran adat bau Nyale, dijual begitu saja” kata Sayadi mengeluhkan.

“Kami sudah terlalu sering memasukan laporan ke pemerintah terkait kasus tanah Tampah Boleq ini namun tidak ada jawaban sama sekali”. Ungkapnya.

Selaku ketua AMAN Lotim Piihaknya berharap melalui penyerahan data kasus yang menimpa masyarakat Lombok Timur secepatnya ditidak lanjuti oleh KPK dan berjanji akan membantu KPK menyempurnakan data data yang dibutuhkan jika dalam analisa KPK nantinya ada kekurangan.  

"AMAN Lotim siap membantu KPK menyempurnakan data yang dibutuhkan jika nantinya dalam analisa KPK ada kekurangan, tujuannya untuk membantu KPK bekerja lebih cepat".ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengapresiasi pada masyarakat adat yang hadir pada acara tersebut, yang ikut mendukung kerja KPK dengan memberikan informasi, dengan demikian kerja KPK bisa lebih cepat. Kata Laode.

Laode Muhammad Syarif  selaku Wakil ketua KPK saat bertemu dengan Ketua PD AMAN Lombok Timur  mengatakan siap untuk menyikapi masalah yang ada secepat mungkin. 

"Kami akan analisa data-data yang diserahkan PD AMAN Lotim dan menindaklanjutinya secepat mungkin" tutup Laode disela - sela perbincangannya denga Sayadi.

Seperti diberitakan sejumlah media cetak maupun online Sayadi telah melakukan penelusuran terhadap para pemilik sertifikat yang di klaim sebagai penjual tanah Tampah Boleq. Ternyata beberapa diantaranya yang ditemui tidak mengetahui dimana tanah yang di klaim sebagai tanahnya tersebut. Bahkan masyarakat tidak mengetahui kalau tanah Tampah Boleq itu atas namanya, dan memiliki sertifikat.

“Setelah saya cek beberapa nama yang memiliki sertifikat, ternyata masyarakat tidak tahu. Bahkan masyarakat menjadi bingung, kapan mereka mempunyai tanah disana? Kalau seperti ini kan sudah jelas. Makanya kita minta pemerintah agar segera mengambil sikap namun tak digubris,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Koordinator Forum Kepala Desa Jerowaru, Hayadi, meminta pemerintah untuk mencabut kembali izin pengelolaan tanah Tampah Boleq. Karena menurutny, Tampah Boleq merupakan tanah ulayat yang tidak boleh dikelola oleh siapapun.

"Saya tau tanah ini tanah ulayat. Bahkan pada pemerintahan Bupati H. Sukiman Azmy, tanah ini juga dinyatakan sebagai tanah ulayat. Berapa kali masyarakat meminta untuk dijual. Tapi oleh dia (Sukiman Azmy, red) tetap mengatakan kalau tanah ini adalah tanah ulayat,” tandasnya.

Terkait pemagaran yang dilakukan oleh PT Tamada Pumas Abadi, dikhawatirkan itu akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Apalagi ketika ada kegiatan adat (Bau Nyale) nantinya, ratusan masyarakat yang hendak datang ke Tampah Boleq tentu akan kesulitan.

“Kalau hal itu terjadi, tentu akan terjadi perusakan terhadap pagar ini. Sehingga menimbulkan gesekan antara perusahaan dan masyarakat,” ujarnya seraya menegaskan, sejak jaman nenek moyang, sudah jelas kalau tanah ini tanah ulayat. [ KB03 ]

 

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook