Kisruh BPPD : Kembali ke Laptop

Kabar Berita   |   Opini  |   Selasa, 10 April 2018 - 22:16:19 WIB   |  dibaca: 40 kali
Kisruh BPPD : Kembali ke Laptop

Mugni Sn. (M.Pd., M.Kom., Dr.) (Anggota Komisi VI DRD NTB) Foto: KB/Ist

J‎ohn Naisbitt dalam bukunya Global Paradox dalam Mugni (2013:193) menegaskan bahwa  turisme atau pariwisata atau travel bagi banyak orang saat ini merupakan penghasil uang terbesar dan sektor terkuat dalam pembiayaan ekonomi global. Lebih lanjut Naisbitt menguraikan bahwa  turisme telah mempekerjakan 204 juta orang di seluruh dunia atau satu dari tiap 9 pekerja (10,6%) dari angkatan kerja global. Turisme menyumbang ekonomi terkemuka di dunia, menghasilkan 10,2 % produk nasional bruto dunia. Turisme adalah produsen terkemuka untuk pendapatan dari pajak. Turisme adalah industri terbesar di dunia dalam hal keluaran bruto dan merupakan 10,9 % dari seluruh belanja konsumen, 10,7 % dari semua investasi modal, dan 6,9 % dari semua belanja pemerintah.

‎Begitu besar kontribusi dunia pariwisata dalam mendongkrak ekonomi dunia. Untuk itu, sangatlah wajar bila banyak negara menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan untuk pemasukan negara. Lebih-lebih pasca sektor migas terus tidak berdaya untuk mendongkrak perekonomian negara karena cadangan energi fosil terus menipis. Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki.

Alam yang indah bagaikan surga di bawah katulistiwa. Semua potensi pariwisata dimiliki oleh negeri ini. Wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata belanja, dan lain-lain. Salah satu langkah strategis yang telah diambil oleh negara untuk mengembangkan dunia pariwsiata adalah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

‎Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009  telah mengatur kehadiran Badan Promosi Pariwisata yang lagi “meramaikan media” di Nusa Tenggara Barat. Badan Promosi Pariwisata diatur pada bab X bagian kesatu tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang tertuang dalam pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42.  Dalam pasal 36 ditegaskan bahwa (1)  Pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara; (2) Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri; (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 37 menegaskan bahwa struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

‎Ketentuan tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) diatur dalam bagian kedua bab X  pada pasal 43, 44, 45, 46, 47, 48, dan 49. Pasal 43 menegaskan (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi dan kabupaten/kota; (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri; (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia; (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur pada pasal 44, yakni struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

‎Eksistensi unsur penentu kebijakan dalam BPPD diatur dalam pasal 45, yakni (1) Unsur penentu kebijakan  Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal  44 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas: (a) wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang; (b)  wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; (c) wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; (d) pakar/akademisi 2 (dua) orang;  (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun; (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

‎Sementara eksistensi unsur pelaksana BPPD diatur dalam pasal 46 dan 47. Pasal 46 menegasakan bahwa unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah. Sedangkan pasal 47 menegaskan (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan; (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja; (3)  Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi  Pariwisata Daerah.

‎Tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) diatur dalam pasal 48, yakni (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas: (a) meningkatkan citra kapariwisataan Indonesia; (b) meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa; (c) meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; (d) menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata; (2)  Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai : (a) koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan di daerah; dan (b) mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan pasal 49 mengatur tentang sumber  dan mekanisme pengelolaan keuangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

‎Gubernur Nusa Tenggara Barat telah mengambil perannya  untuk menunjuk 9 orang yang akan mengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat. Dalam pasal 43 ayat (1) gunakan kata “dapat”. Kata dapat dalam kajian Linguistik (Semantik) medan maknanya  “boleh, bisa, dan tidak wajib”.‎ Lebih-lebih lagi bila dikaitkan dengan bahasa “hukum” maka Gubernur tidak melanggar aturan bila tidak melibatkan diri membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah. Tapi yang pasti kehadiran BPPD penting dan urgen untuk dunia pariwisata daerah. Lebih-lebih bagi NTB yang telah ditetapkan sebagai destinasi “andalan” pariwisata nasional.

‎Untuk itu, Gubernur telah mengambil peran tersebut dengan menunjuk/ meng-SK-kan 9  (sembilan) orang anggota BPPD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Tindak lanjut dari peran tersebut maka mekanisme yang dipersyaratkan oleh undang-undang yang tidak memerlukan multi tafsir tentang proses pengangkatan ketua BPPD haruslah dijalankan untuk mengatasi  “kisruh” yang terjadi, ya kata Mas Tukul  kembali ke Laptop.

‎Dalam Undang-Undang Nomor 10/2009 telah ditegaskan bahwa Badan  Promosi Pariwisata Daerah/Indonesia  (yang ditunjuk gubernur/penentu kebijakan) bukanlah eksekutor. Esekutor dalam promosi sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal di atas adalah badan pelaksana yang diangkat oleh BPPD. Dalam badan pelaksana ini ada direktur eksekutif dan wakil-wakil sesuai dengan kebutuhan.

‎Untuk itu, persoalan siapa ketua BPPD tidaklah terlalu urgen bila dikaitkan dengan kemampuan berbahasa Arab atau bahasa asing lainnya. Bukankah “kisruh” yang terjadi pada BPPD NTB hanya pada proses penetapan ketua  sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dalam Undang-Undang (pasal-pasal) di atas bahwa ketua dipilih oleh dan dari  9 orang anggota.

‎Sementara ketua BPPD NTB telah ditujuk oleh Sekda dalam satu rapat yang dihadiri oleh 9 anggota. Di sisi lain,  Kadis Pariwisiata NTB mengundang 9 anggota untuk memusyawarahkan pemilihan Ketua BPPD sesuai dengan mekanisme dalam Undang-Undang. Mengapa Kadis Pariwisata mengundang? Ini artinya pertemuan yang dihadiri oleh Sekda NTB dengan menujuk ketua BPPD menyisakan masalah.

‎Sementara pertemuan yang yang diinisiasi oleh Kadis Pariwisata NTB telah dihadiri oleh 9 anggota BPPD dan diadakan votting pemilihan ketua serta kesembilan anggota memberikan hak suara dan menghasilkan konfigurasi suara 6 versus 3. Calon yang yang ditunjuk oleh Sekda mendapatkan 3 suara dan yang lain mendapatkan 6 suara.

‎Dalam dunia demokrasi enamlah yang menang daripada tiga. Pasca votting ini, dua  pihak terus  mengklaim sebagai  Ketua BPPD NTB. Yang satu bertahan karena ditunjuk oleh pemerintah dan satunya lagi bertahan karena hasil musyawarah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

‎Menaggapi kisruh pemilihan Ketua BPPD NTB ini, bayak pihak bersuara. Ketua DPRD NTB bersuara lantang. Tidak ketinggalan para praktisi pariwisata, dan Gubernur NTB akan segera turun tangan (Lombok Psot/Radar Lombok, 11/04/18). Pada umumnya menyayangkan terjadinya dualisme ini. Ketua DPRD dan para praktisi pariwisata menyarankan  supaya Ketua BPPD NTB diputuskan sesuai dengen ketentuan Undang-Undang, yakni oleh dan dari anggota yang telah ditunjuk oleh SK Gubernur.

‎Bila berangkat dari tupoksi BPPD sebagai pengambil/penentu kebijakan tentang promosi pariwisata maka “pengalaman dalam dunia kepariwisataan” seharusnya menjadi kreteria utama calon ketua.‎ Jadi alasan kemampuan berbahsa Arab tidak terlalu urgen sekalipun NTB saat ini telah ter-brand-ing dengan Wisata Halal dengan pangsa pasar Timur Tengah yang berbahasa Arab.‎

Dalam ilmu manajemn tugas ketua/top leader bukanlah eksekutor. Melainkan sebagai “pemikir dan pengatur. Dalam teori sederhana menjadi ketua/pimpinan tugas utamanya adalah membagi dan mempengaruhi. Membagi pekerjaan dan mempengaruhi orang untuk bekerja. Itulah sebabnya fungsi kedua dalam manajemen pasca perencanaan adalah pengorganisasian/staffing. Dalam pengorganisasian inilah proses menempatan orang (personil) pada posisinya yang tepat. Ya… yang bisa bahasa Arab….urusan investor atau pangsa pasar Timur Tengah. Yang bisa bahasa  asing lain uruslah investor dan pangsa pasar non-Arab.

‎Dari sembilan anggota BPPD yang telah diberikan amanah oleh Gubernur NTB, sepertinya ada yang alumni Timur Tengah dan ada juga alumni Australia. Ketua BPPD tinggal menugasi yang bersangkutan untuk mengurus mereka yang berbahasa Timur Tengah dengan yang berbahasa Amerika dan Kanada. Tapi ketua jangan one man show. Ilmu akan memudahkan semua urusan. Untuk itu, renungkanlah konsep dasar manajemen, “menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan”. Aturan dibuat untuk dijalankan dan ditaati demi ketertiban, kedamaian, dan kemajuan.

‎Untuk itu,….kembalilah ke Laptop. Masyarakat NTB menanti dan mengharapkan manfaat besar dari dunia pariwisata. Pak Gub jangan “terjebak” masih banyak agenda-agenda besar di hari esok. ‎Wallahuaklambissawab.

 

 ‎Penulis adalah Anggota Komisi VI DRD NTB

Profil Kabar Berita

Kabar Berita


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook