TKN Ungkap 6 Kekeliruan dan Kontradiksi Rekomendasi Ijtima Ulama III

0
20

KabarBerita.co.id (Jakarta) – Tak terima hasil Quick Count dan Real Count Sementara oleh KPU, beberapa oknum tim sukses paslon nomor urut 02, Prabowo – Sandi, yang mengatasnamakan dirinya sebagai ulama, menggelar Ijtima Ulama III dan mengeluarkan beberapa kesimpulan yang pada intinya meminta KPU agar mendiskualifikasi paslon nomor urut 01 Jokowi – Ma’ruf.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi – Ma’ruf, Juri Ardiantoro, pun akhirnya angkat bicara. Dalam keterangan persnya, Juri mengungkapkan setidaknya terdapat 6 kekeliruan dan kontradiksi yang dihasilkan oleh Ijtima Ulama III.

Berikut adalah 6 poin kekeliruan yang disebutkan oleh Juri melalui keterangan pers yang kami terima:

1. Terkait representasi ulama yang hadir didalam forum Ijtima Ulama tersebut, Representasi siapa ulama itu berijtima? Yang jelas bukan representasi ulama mainstream Indonesia, bukan pula representasi umat. Ulama dan umat mana yang diwakili oleh mereka? Apalagi sebagaian besar yang hadir adalah timses pasangan.

2. Mempertanyakan alasan mereka dapat menyimpulkan telah terjadi kecurangan pemilu, apalagi sampai bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Kecurangan, tidak boleh hanya berdasarkan asumsi, katanya-katanya atau berdasarkan informasi atau potongan informasi yang dinarasikan sebagai kecurangan. Kecurangan harus berdasarkan fakta, data, kesaksian dan verifikasi, dan putusan dari lembaga yang sah dan kredibel.

3. Bagaimana mereka menyimpulkan bahwa kecurangan hanya dilakukan oleh pendukung 01, sementara pendukung 02 tidak melakukan kecurangan. Dari data pengaduan yang diterima direktorat Hukum dan advokasi TKN, banyak sekali indikasi kecurangan juga dilakukan oleh pendukung pasangan 02 dan merugikan pasangan 01.

4. Bagaimana bisa ‘para ulama’ itu lebih tahu tentang kecurangan ketimbang BPN (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno), sehingga mereka merekomendasikan kepada BPN untuk mengajukan keberatan hasil pemilu.

5. Proses pemilu itu ada tahapan dan mekanisme yang sudah diatur baik oleh UU maupun peraturan KPU. KPU dan Bawaslu itu lembaga independen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tahapan pemilu, termasuk menghitung, merekap, dan menetapkan hasil pemilu secara mandiri, serta tidak dapat dipengaruhi dan diintervensi oleh siapapun. Apalagi hanya rekomendasi para ulama itu.

6. Pihak 02 telah mendeklarasikan kemenangan lebih dari satu kali dengan angka meyakinkan, tetapi mengapa masih menyuarakan adanya kecurangan dan meminta diskualifikasi paslon 01. Jadi, kemenangan yang mereka telah deklarasikan itu artinya apa? Pura-pura atau membohongi rakyat..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here