Jakarta, kabarberita.co.id – Presiden Partai Buruh Said Iqbal, yang juga Presiden KSPI, menjelaskan, ada dua kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia pada tanggal 14 Mei 2022. Dua kegiatan itu adalah, pertama, pada jam 10 00 — 12.00 WIB dilakukan aksi unjuk rasa di DPR RI.
Sedangkan yang kedua, pada jam 13.00 — 17.30 WIB berupa May Day Fiesta di GBK.
“Kegiatan ini adalah rangkaian peringatan May Day. Di mana pada tanggal 1 Mei kami juga melakukan aksi di KPU yang dilanjutkan dengan May Day Fiesta di Gedung Perfilman Usmar Ismail,” kata Said Iqbal.
Disampaikan, dalam kegiatan 14 Mei, karena harus memenuhi protokol Kesehatan, jumlah massa yang seyogyanya 100 ribu dikurangi menjadi 50-an ribu orang. Mereka berasal dari DKI, Jabar, dan Banten.
“Salain kegiatan di Jakarta, secara bersamaan, juga dilakukan aksi serempak di 50 Kota Industri di berbagai daerah: 20 ribu buruh di Surabaya, 5 ribu buruh di Semarang, 15 ribu buruh di Batam, 5 ribu buruh di Medan, dan puluhan ribu buruh lainnya yang tersebar di kota-kota industri seperti Yogyakarta, Aceh, Padang, Bengkulu, Riau, Lampung, Sulawesi, Makasar, Gorontalo, Morowali, Kendari, Bitung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Maluku, Mataram, Ternate, dan beberapa kota industri lainnya,” ujar pria yang juga menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini.
Dalam acara May Day Fiesta yang diselenggarakan di GBK, diisi oleh orasi dari serikat buruh Internasional dan Partai Buruh dari negara lain. Dari serikat buruh Internasional adalah Sekjend ITUC Sharan Burraw, Sekjend ITUC AP Shoya Yoshida, Presiden Serikat Buruh Jerman DGB, Presiden Serikat Buruh Brasil CUT, Presiden Serikat Buruh Australia ACTU, Presiden Serikat Buruh Finlandia PRO.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia untuk menunjukan bahwa aksi yang melibatkan jumlah massa buruh yang besar, tetap dapat dilakukan dengan damai tanpa perlu melakukan cara Cara inkonstitusional.
Menurut Said Iqbal. saat ini Partai Buruh sudah berhasil menyusun kepengurusan di 34 provinsi, 480 kabupaten/kota, dan lebih dari 3.000 kecamatan. Dengan kader militan teregistrasi KTA Partai Buruh maupun by NIK KTP hingga saat ini 250.000 orang, dengan target hingga Agustus 2022 sebanyak 513.250 orang kader Partai Buruh yang teregistrasi by NIK KTP.
“Kami optimis Partai Buruh akan lolos verifikasi KPU dan lolos parlementary threshold dalam Pemilu 2024,” kata Said Iqbal.
Target suara sah nasional yang akan dirapihkan partai buruh adalah 6 juta suara atau sekitar 15–20 kursi DPR RI, terpilih 10 bupati /walikota dari kader partai buruh, dan 5% dari total kursi di masing masing DPRD provinsi dan kab kota.
Konstituen pemilih partai buruh adalah klas pekerja, we are the working class, yang berbasis di kota industri, petani, perkebunan, nelayan, miskin kota, dan kalangan orang yg selama ini termarjinalkan.
Bahkan, Said Igbal menargetkan partai yang dipimpinnya masuk tiga besar di DKI Jakarta.
“Jakarta adalah kotanya klas pekerja. Basis kaum buruh dan kaum urban, yang menjadi konstituen dari Partai Buruh. “tegasnya
Dalam momentum kali ini, Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan menyuarakan 18 tuntutan,
1.Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja,
2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng,
daging, tepung, telur, dil), BBM, dan gas: 3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB, |
4. Tolak upah murah, 5. Hapus outsourcing,
6. Tolak kenaikan pajak PPn:
7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran:
8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan:
9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria,
10. Stop kriminalisasi petani,
11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis:
12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS:
13. Pemberdayaan sektor informal,
14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja,
15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya,
16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang:
17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih)
18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.
( Shanty Rd )
