Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi bersama Komisi IV DPR RI dan Kementerian Terkait saat menggelar Kunjungan Kerja Bersama ke Pasar Induk Beras Cipinang, Senin, (03/10/2022), di Jakarta. Kegiatan tersebut dalam rangka monitoring ketersediaan dan stabilisasi harga beras di tengah pengendalian inflasi dan peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
JAKARTA, Kabarberita.co.id – Dalam rangka monitoring ketersediaan dan stabilisasi harga beras di tengah pengendalian inflasi dan peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menggelar Kunjungan Kerja Bersama ke Pasar Induk Beras Cipinang, Senin, (03/10/2022), di Jakarta.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau langsung kondisi ketersediaan dan harga beras di pedagang pasar. “Dalam kesempatan ini kami mengajak kementerian dan lembaga terkait untuk sama-sama melihat kondisi persediaan dan harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), mengingat Pasar Induk Cipinang merupakan indikator ketersediaan dan stabilisasi harga beras nasional,” ujarnya dalam kunjungan yang turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, serta Satuan Tugas Pangan Polri, Bulog, ID FOOD, dan Dinas Pemprov DKI Jakarta tersebut.
Menurut Arief, berdasarkan data yang dihimpun oleh NFA, dalam periode Juli sampai dengan September 2022 harga beras di PIBC terpantau mengalami kenaikan. Untuk harga rata-rata beras Medium per 30 September berada di Rp 9.834 per kg atau sudah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp 9.450 per kg.
“Hal ini tidak bisa dihindari karena pupuk, biaya tanam, dan biaya distribusi juga naik. Tetapi harusnya tidak terlalu tinggi kenaikannya. Untuk itu, membutuhkan respon cepat dan penanganan bersama seluruh stakeholder agar di bulan Oktober ini harga beras di tingkat konsumen dapat kembali turun sesuai HET,” ucapnya.
Menurutnya, upaya yang akan terus digenjot guna stabilisasi harga beras adalah dengan meningkatkan pelaksanaan operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) melalui Perum Bulog. KPSH merupakan bentuk intervensi pemerintah dengan menyalurkan stok beras pemerintah kepada pedagang atau konsumen dengan harga terjangkau di bawah HET. Dalam program KPSH di PIBC misalnya, stok beras pemerintah melalui Bulog disalurkan kepada pedagang, kemudian didistribusikan kepada konsumen dengan harga Rp 8.900 per kg untuk beras medium.
Peningkatan CBP juga harus terus didorong melalui peningkatan stok beras Bulog. Menurut Arief, stok CBP di gudang Bulog saat ini sekitar 800 ribu ton, jumlah tersebut akan terus ditingkatkan melalui aksi penyerapan.
“Dalam minggu ini kami bersama teman-teman Bulog akan ke Sulawesi Selatan untuk serap. Kita harus top up stoknya bulog sampai dengan 1,2 juta ton. Jadi nanti berapa pun yang dimita pedagang pasar kita harus dipenuhi. Di PIBC sendiri ada permintaan 3.000 ton per minggu, ini harus kita siapkan karena Jakarta ini berkontribusi 27 persen terhadap nasional.” ujarnya.
Adapun volume pendistribusian beras melaui KPSH yang dilaksanakan Bulog sampai dengan bulan September lalu telah terealisasi sekitar 200 ribu ton. Sedang, untuk KPSH di PIBC sementara ini telah disiapkan sampai dengan 70 ribu ton untuk pelaksanaan sampai Februari 2023.
“Batch pertama pendistribusian sebanyak 300 ton mulai hari ini, 3 Oktober 2022,” ujarnya.
Untuk memastikan program stabilisasi harga ini berjalan tepat sasaran. Arief meminta, seluruh pedagang yang mendistribusikan beras KPSH wajib menjual beras medium di bawah HET. “Penyaluran KPSH kepada pedagang PIBC juga melibatkan BUMD pangan DKI Jakarta yaitu Food Station serta asosiasi Perpadi. Program ini turut didukung Kemendag, Kementan, Satgas Pangan Polri, Pemprov DKI, dan Bulog. Hal ini menunjukan soliditas kolaborasi antar stakeholder untuk menjaga ketahanan pangan,” ungkapnya.
Menurut Arief, langkah bersama turun ke lapangan ini sejalan dengan arahan Presiden RI. “Presiden telah memerintahkan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait pangan untuk turun bersama mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan guna mendapatkan informasi yang akurat dan solusi yang konkrit,” ungkapnya.
Sementara, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah memiliki perhatian serius terhadap perkembangan harga beras mengingat pengaruh beras terhadap inflasi relatif tinggi, yaitu sebesar 3,33 persen. Oleh karena itu, langkah yang sudah dilakukan diantaranya memenuhi permintaan pasokan beras bagi para pedagang di seluruh pasar yang ada di Indonesia, melalui Bulog. Ia juga menghimbau peran aktif Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan memberikan jaminan harga standar melalui subsidi apabila mulai ada tanda-tanda gejolak harga.
Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan, upaya turun bersama memantau kondisi pangan merupakan langkah yang baik untuk mengetahui apakah permasalahan itu terkait suplai, aksesibilitas, atau koordinasi. Ia memastikan, Kementerian Perhubungan berkomitmen mendukung pendistribusian pangan baik beras atau komoditas lainnya ke berbagai wilayah di tanah air melalui Tol Laut.
“Kita menyiapkan tol laut dan sifatnya relatif fleksibel. Setiap saat Pak Mendag atau Kepala Badan Pangan Nasional bila memerlukan rotasi kapal itu bisa dilakukan,” ujarnya.
( Shanty Rd )
