Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui juru Bicara (Jubir) Gubernur Ahsanul Khalik menjelaskan Pemprov telah menyalurkan tali asih ke 394 orang yang tidak masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh waktu (PW).
Aka sapaan Jubir Gubernur sekaligus Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) NTB itu menerangkan jumlah yang menerima tali asih (bantuan. red) sebanyak 394 orang meskipun ada informasi yang beredar jumlah P3K PW yang tidak tercover berjumlah 518 orang. Tapi setelah dilakukan audit oleh Inspektorat hasil yang ditemukan bahwa adalah sejumlah diatas.
“Jadi ini hasil audit dari Inspektorat, dan telah diverifikasi,” ujarnya ke awak Media usai konfrensi pers pengiriman hewan kurban ke berbagai daerah di Indonesia bertempat di Media Center area Kantor Gubernur NTB pada, Rabu (20/5/2026)
Lebih lanjut Aka menjelaskan alasan lainnya kenapa 394 orang yang mendapat santunan atau tali asih adalah ditemukan beberapa kendala dan adanya pelanggaran regulasi yang sudah ditetapkan.
“Jadi setelah ada audit dari Inspektorat, ditemukan adanya 12 orang yang sebelum ditetapkan sebagai P3K PW itu sudah berhenti karena batas usia pensiun,” katanya.
Selain itu ia menyebutkan ada 25 orang mengundurkan diri secara sukarela tapi datanya masih ada dalam database, dan ini masuk kategori mengundurkan diri.
“Ini juga 25 orang yang mengundurkan diri secara sukarela, sedangkan datanya masih ada di database,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan satu orang meninggal dunia dan enam orang diberhentikan karena malas tidak masuk kantor dan tidak pernah bekerja diinstansi dia bernaung.
“Jadi satu orang meninggal, dan enam orang tidak mengikuti regulasi dan malas,” sebutnya.
Aka nelanjutkan selain kendala tersebut ada 88 orang diangkat menjadi pegawai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan orang-orang ini yang lebih baik posisinya dibandingkan melanjutkan posisi sebagai P3K.
“Yang 88 orang ini, mereka lebih beruntung, karena semua fasilitas lebih mereka dapatkan, dibandingkan menjadi P3K PW,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Provinsi NTB menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang memberika santunan terhadap masyarakatnya yang tidak tercover dalam PPPK PW.
“Jadi NTB ini satu-satunya provinsi yang memberikan tali asih, ditengah kekurangan fiskal,” jelasnya.
Selain itu ia juga berpesan kepada Para P3K PW yang menerima tali asih supaya bisa mengalokasikan dana yang diterima, sesuai dengan kebutuhan dan diprioritaskan untuk membangun usaha.
“Supaya orang-orang yang tidak tercover dalam P3K PW supaya nantinya tali asih ini digunakan sebagai modal usaha dan bisa dikembangkan,” pungkasnya. (Wira/red).
