BKD Prediksi Pajak Hotel Mataram Tak Capai Target ‎

‎Mataram(KabarBerita) – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mencatat realisasi pendapatan pajak daerah hingga Oktober 2025 mencapai Rp263,98 miliar atau 87,17 persen dari total target tahun berjalan sebesar Rp301,76 miliar.

‎Dari data resmi BKD, sejumlah jenis pajak menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Pajak restoran menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp38,27 miliar atau 89,02 persen dari target Rp43 miliar. Disusul pajak hotel dengan realisasi Rp22,23 miliar atau 79,42 persen dari target Rp28 miliar.

‎Namun, meski sudah mencapai 79 persen, BKD mengaku pesimis target pajak hotel bisa terpenuhi sepenuhnya hingga akhir tahun.

‎“Nampaknya pajak hotel tidak akan capai target, terkena imbas kebijakan pemerintah pusat yang membatasi kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition),” ujar Kepala Bidang Pelayanan Penagihan dan Penyuluhan BKD Kota Mataram, Amrin, Selasa (11/11).

‎Capaian tinggi juga terlihat pada pajak air bawah tanah yang justru melampaui target hingga 107,55 persen, dengan realisasi Rp2,15 miliar dari target Rp2 miliar. Sementara pajak parkir tercatat Rp1,78 miliar (89,21 persen), dan pajak hiburan Rp5,82 miliar (89,51 persen).

‎Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), realisasi hingga Oktober mencapai Rp28,56 miliar atau 98,47 persen, hampir menyentuh target Rp29 miliar. Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi Rp36,31 miliar atau 88,57 persen dari target Rp41 miliar.

‎Beberapa sektor masih mencatat capaian rendah, seperti pemanfaatan kekayaan daerah/ATM yang baru mencapai 41,79 persen dari target Rp162 miliar, serta pajak reklame yang baru terealisasi 70,68 persen.

‎Secara total, dari 11 jenis pungutan pajak daerah, sebagian besar telah menunjukkan tren positif menjelang akhir tahun anggaran. Kita tetap optimistis target pendapatan pajak 2025 dapat tercapai jika tren kenaikan realisasi terus berlanjut hingga Desember, ” Pungkas Amrin

  • Related Posts

    Fraksi PPP Desak Pemkot Terbitkan Perwal, Zia Urrahman: Lindungi Anak dari Krisis Identitas dan Penyimpangan Seksual

    Mataram(KabarBerita)– Fraksi PPP DPRD Kota Mataram mendesak Pemerintah Kota Mataram segera mengambil langkah konkret untuk mencegah maraknya penyimpangan seksual dan berbagai tindakan asusila yang dinilai mengancam generasi muda. Selain menyiapkan…

    DPRD Mataram Desak Aset Mataram Mall Diapraisal Ulang, Kontrak Baru Diminta Lebih Menguntungkan Daerah

    Mataram(KabarBerita)– Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram segera melakukan appraisal ulang terhadap nilai aset Mataram Mall sebelum masa kerja sama pengelolaannya berakhir pada…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Lobi Pemprov NTB Berbuah Manis, Jatah BSPS Naik Jadi 10 Ribu Unit

    Lobi Pemprov NTB Berbuah Manis, Jatah BSPS Naik Jadi 10 Ribu Unit

    BPS: Ekonomi NTB Terus Menguat, Pariwisata dan Daya Beli Petani Meningkat

    BPS: Ekonomi NTB Terus Menguat, Pariwisata dan Daya Beli Petani Meningkat

    Fraksi PPP Desak Pemkot Terbitkan Perwal, Zia Urrahman: Lindungi Anak dari Krisis Identitas dan Penyimpangan Seksual

    Fraksi PPP Desak Pemkot Terbitkan Perwal, Zia Urrahman: Lindungi Anak dari Krisis Identitas dan Penyimpangan Seksual

    DPRD Mataram Desak Aset Mataram Mall Diapraisal Ulang, Kontrak Baru Diminta Lebih Menguntungkan Daerah

    DPRD Mataram Desak Aset Mataram Mall Diapraisal Ulang, Kontrak Baru Diminta Lebih Menguntungkan Daerah

    Jawab Fraksi-fraksi DPRD, Pemkot Mataram Beberkan Strategi Tingkatkan PAD hingga Tuntaskan Temuan BPK

    Jawab Fraksi-fraksi DPRD, Pemkot Mataram Beberkan Strategi Tingkatkan PAD hingga Tuntaskan Temuan BPK

    RDP Komisi IV DPRD NTB: Serapan Anggaran Tinggi, Proyek Bermasalah Tetap Jadi Sorotan

    RDP Komisi IV DPRD NTB: Serapan Anggaran Tinggi, Proyek Bermasalah Tetap Jadi Sorotan