Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)— Skema pembangunan Kantor Wali Kota Mataram yang sejak awal diklaim menggunakan sistem multiyears kini justru memantik tanda tanya besar. Di atas kertas tampak rapi dan terencana, namun praktik di lapangan dinilai jauh dari konsep awal, bahkan terkesan “dicicil”.
Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram yang juga Ketua Fraksi NasDem, Bakti Jaya. Ia menilai sejak awal proses pengajuan anggaran sudah menyisakan kejanggalan, terutama terkait konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek.
“Ini sudah tidak benar dari awal. Dibilang multiyears, tapi di lapangan seperti dipecah-pecah. Ini aneh, Saya baru pertama kali melihat pola seperti ini,” tegasnya.
Menurut Bakti Jaya, konsep multiyears semestinya mengikat satu paket pekerjaan secara utuh. Pembangunan dilakukan sekaligus dengan target waktu tertentu, sementara pembayaran diatur bertahap sesuai kesepakatan. Namun yang terjadi pada proyek Kantor Wali Kota Mataram justru menunjukkan pola berbeda, pembangunan dilakukan bertahap mengikuti alokasi anggaran tiap tahun.
“Kalau pembangunannya ikut bertahap, itu bukan multiyears. Itu proyek tahunan yang ‘dibungkus’ seolah-olah multiyears. Ini yang jadi persoalan,” ujarnya.
Ia bahkan mencurigai perubahan pola ini bukan hanya pada pelaksanaan, tetapi juga berpotensi merembet ke aspek perencanaan. Jika benar perencanaan dilakukan berulang dalam satu lokasi proyek, hal tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius dalam praktik konstruksi.
“Tidak boleh satu lokasi pekerjaan direncanakan berkali-kali. Mana ada satu gedung dirancang sampai tiga atau empat kali. Ini bukan sekadar tidak lazim, tapi berpotensi merugikan keuangan negara,” katanya.
Proyek pembangunan Kantor Wali Kota Mataram yang berlokasi di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela ini diketahui memiliki nilai anggaran sekitar Rp240 miliar. Sejak 2025, proyek ini disebut-sebut sebagai proyek strategis daerah dengan skema multiyears hingga tahun 2028.
Dalam paparan awal kepada DPRD, pembangunan fisik ditargetkan rampung dalam dua tahun, sementara tahun berikutnya difokuskan pada penyelesaian pembayaran. Namun jika pola yang berjalan saat ini benar-benar bertahap sesuai kemampuan anggaran tahunan, maka skema tersebut dinilai telah bergeser dari konsep semula.
“Kalau dibayar sesuai progres tiap tahun dan pekerjaannya juga bertahap, itu bukan lagi multiyears. Ini harus diluruskan,” tegas Bakti Jaya.
Ia memastikan akan segera meminta klarifikasi kepada Sekretaris Daerah Kota Mataram untuk mengurai perbedaan antara rencana dan realisasi proyek tersebut. Baginya, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan, terlebih proyek ini menggunakan anggaran publik dalam jumlah besar.
