Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)— Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Zihani Ilman Fayadi, mendukung langkah Pemerintah Kota Mataram menggunakan jasa konsultan manajemen konstruksi (MK) untuk mengawal lanjutan pembangunan Kantor Wali Kota Mataram. Menurutnya, keberadaan konsultan MK sangat penting agar pengawasan proyek berjalan maksimal dan tidak dilakukan secara asal-asalan.
Politisi muda Partai Golkar dari daerah pemilihan Kecamatan Sekarbela itu menilai pembangunan kantor wali kota baru merupakan proyek besar yang telah lama direncanakan dan akan menjadi salah satu ikon baru Kota Mataram. Karena itu, seluruh proses pembangunan harus dikawal secara profesional dari berbagai sisi.
“Ini proyek prestisius dan akan menjadi ikon baru Kota Mataram. Karena itu pengawasannya tidak boleh abal-abal atau dilakukan seadanya,” ujarnya.
Fayadi mengatakan, berdasarkan penjelasan Dinas PUPR Kota Mataram, anggaran jasa manajemen konstruksi untuk proyek tersebut awalnya dipagu sekitar Rp5,8 miliar. Namun setelah melalui proses tender, nilai kontraknya turun menjadi sekitar Rp4,9 miliar.
Menurutnya, besaran anggaran itu telah dihitung sesuai aturan dan mempertimbangkan nilai pembangunan fisik Kantor Wali Kota Mataram yang mencapai sekitar Rp180 miliar. Karena itu, ia menilai penggunaan konsultan MK dalam proyek besar tersebut masih wajar dan memang dibutuhkan untuk memastikan pengawasan berjalan maksimal.
“Penentuan nilai anggaran ini saya rasa tidak dilakukan asal-asalan, karena sudah memiliki dasar hukum dan perhitungan yang jelas,” ujarnya.
Menurut Fayadi, keberadaan konsultan MK semakin dibutuhkan karena proyek lanjutan pembangunan kantor wali kota akan menggunakan skema multiyears selama tiga tahun. Dengan skema tersebut, pengawasan proyek dinilai harus dilakukan lebih ketat karena tingkat kompleksitas pekerjaan cukup tinggi, baik dari sisi administrasi, pengendalian biaya, kualitas pekerjaan hingga ketepatan waktu pelaksanaan.
“Jadi proyek sebesar ini tidak mungkin hanya diawasi oleh Dinas PUPR Kota Mataram, mengingat tingginya tingkat kompleksitas dari segala sisi. Saya rasa nilai pengawasan yang dikeluarkan Pemkot Mataram akan sebanding dengan kualitas bangunan agar hasil akhirnya sesuai seperti yang diharapkan,” katanya.
Ia menambahkan, penggunaan konsultan MK juga menjadi bagian dari mitigasi risiko agar proyek strategis tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih penting dibanding harus mengeluarkan biaya besar untuk perbaikan setelah proyek selesai.
“Kalau pengawasannya asal-asalan lalu muncul masalah di kemudian hari, biaya perbaikannya justru bisa lebih besar. Istilah sederhananya, lebih baik mencegah daripada mengobati,” tandasnya.
