Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) – Sidang Paripurna DPRD NTB dengan agenda penyampaian jawaban Pemerintah Provinsi NTB atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diwarnai perbedaan pandangan Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra.
Fraksi PKS menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terjawab secara tuntas oleh pemerintah daerah, khususnya terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penanganan stunting, hingga progres program Desa Berdaya.
Fraksi PKS, Sambirang Ahmadi, mempertanyakan langkah konkret pemerintah untuk mencegah kembali terjadinya lonjakan SiLPA yang dinilai cukup signifikan.
“Naiknya dari Rp167 miliar ke Rp431 miliar, apa langkah-langkahnya supaya tidak terulang lagi,” ujarnya usai sidang paripurna di area Kantor Gubernur NTB, Kamis (25/6/2026).
Selain itu, PKS juga meminta penjelasan lebih rinci terkait progres penurunan angka stunting di NTB serta capaian program Desa Berdaya yang telah berjalan selama satu tahun anggaran.
“Sudah satu tahun berjalan APBD, apa intervensi terhadap Desa Berdaya, progresnya seperti apa. Minimal ada gambaran sehingga kita optimis dengan pemerintah saat ini,” katanya.
Lebih lanjut Menurut Sambirang, penjelasan yang lebih detail diperlukan agar DPRD dan masyarakat dapat melihat sejauh mana program-program prioritas daerah berjalan dan mampu mendukung target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
“Kedepan bisa mewujudkan mimpi yang tertuang dalam RPJMD,” ucapnya.
Berbeda dengan PKS, Fraksi Gerindra menilai jawaban yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTB sudah cukup menjawab berbagai masukan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi.
Hal tersebut disampaikan oleh Sudirsah Sujanto yang menyebutkan bahwa sejumlah catatan Fraksi Gerindra, terutama terkait rendahnya serapan anggaran pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), telah mendapatkan respons dari pemerintah.
“Kemarin kita sampaikan pandangan fraksi itu banyak saran dan masukan seperti OPD yang serapan anggarannya rendah. Itu kan menjadi hal yang perlu dievaluasi oleh Pak Gubernur dan ini sudah dijawab tadi,” jelasnnya.
Menurut Sudirsah, jawaban pemerintah mengenai pelaksanaan belanja APBD juga telah sesuai dengan harapan Fraksi Gerindra.
“Sudah pas dan sudah bagus jawabannya,” katanya.
Meski demikian, Sudirsah menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD belum berakhir pada forum paripurna dan masih akan berlanjut pada tahapan pembahasan di komisi maupun Badan Anggaran DPRD.
“Ini kan nanti ada pembahasan lanjutan di tingkat komisi dan badan anggaran, dan tidak berakhir di sini,” terangnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, menyampaikan bahwa berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah.
Menurutnya, capaian serapan anggaran di masing-masing OPD dipengaruhi oleh karakteristik program yang berbeda-beda, termasuk faktor waktu pelaksanaan dan sejumlah hambatan teknis di lapangan.
“Itu kan terkait serapan anggaran yang dilakukan OPD. Ada yang programnya bisa tuntas dan ada yang keterkaitan dengan waktu dan hambatan,” ujar umi dinda sapaanya usai rapat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjadikan seluruh masukan DPRD sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran ke depan.
“Intinya semua masukan yang diberikan oleh fraksi menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah untuk bekerja lebih baik lagi,” pungkasnya. (Wira/red).
