Tim Redaksi
Mataram (KabarBerita) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Lalu Muhamad Iqbal meluncurkan lima program strategis, yaitu Golden Ticket, SMK Mendunia, Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI), bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu, serta relaksasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna mempercepat reformasi pendidikan yang terintegrasi dengan penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Miq Iqbal sapaan Gubernur NTB itu dalam sambutannya mengatakan, tantangan terbesar pendidikan di NTB saat ini adalah belum tersebarnya secara menyeluruh kualitas SMA dan SMK, dimana sistem zonasi tidak akan berjalan efektif apabila mutu sekolah masih berbeda jauh, sehingga masyarakat terus berupaya mencari cara agar anaknya diterima di sekolah-sekolah yang dianggap favorit.
“Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK kita sama baiknya, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit, Karena itu yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah kualitas sekolahnya,” ujarnya saat menyampaikan arahaan, di SMKN 5 Mataram, Rabu (15/7/2026).
Lebih lanjut Ia mengatakan Untuk mewujudkan pemerataan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan salah satu programnya yaitu Golden Ticket, sebuah mekanisme seleksi terbuka untuk menjaring kepala sekolah terbaik yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajerial, guna ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan mutu, ditahap awal, tujuh kepala sekolah terpilih akan menjalankan penugasan khusus di berbagai daerah.
“Jadi Upaya untuk meratakan kualitas pendidikan kita adalah dengan Golden tiket ini,” jelasnya.
Dikatakannya juga penugasan tersebut merupakan bentuk penghargaan, bukan hukuman, dan Para kepala sekolah akan menerima insentif yang nilainya lebih besar daripada gaji pokok serta diberi kewenangan memilih dua guru pendamping melalui skema Silver Ticket. Mereka diberikan waktu satu bulan untuk mengidentifikasi persoalan sekolah, menyusun proyek perubahan, dan melaksanakan program peningkatan kualitas dengan dukungan anggaran khusus dari pemerintah.
“Jadi ini bukan hukuman, tapi sebagai penugasan, dan isentifnya lebih besar dari gaji pokok, dan ini juga bisa disebut desa berdaya transpormatif versi sekolahan,” terang Miq Iqbal.
Selain itu Miq Iqbal juga menjelaskan, Sebagai bentuk keberpihakan kepada tenaga pendidik, ia menyerahkan Surat Keputusan (SK) relaksasi penggunaan Dana BOS yang memungkinkan sekolah memberikan tambahan penghasilan kepada guru dan tenaga kependidikan berstatus PPPK Paruh Waktu.
“Jadi Mulai September mendatang, mereka akan menerima tambahan penghasilan minimal Rp500 ribu setiap bulan, di luar hak yang telah diterima sebelumnya,” jelasnya.
Perhatian pemerintah juga diberikan didunia pendidikan inklusif, Miq Iqbal mengungkapkan bahwa Pemprov NTB tengah mengupayakan penyediaan kendaraan antar-jemput bagi setiap SLB, guna memudahkan akses serta memberikan kemudahan bagi para orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya.
“Jadi para orang tua, tidak lagi antar jemput serta tidak ada lagi anak berkebutuhan khusus yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan akses transportasi,” pungkasnya.
Melalui reformasi pendidikan ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, merata, adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja, sekaligus melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, peduli terhadap lingkungan, dan siap menjadi penggerak pembangunan menuju NTB Makmur Mendunia.
