
MATARAM (KabarBerita) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono, ajak seluruh kader PPP di Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat ranting sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Mardiono sapaan akrabnya usai melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-NTB yang berlangsung di Hotel Lombok Raya Mataram pada, Sabtu (4/7/2026).
Mardiono juga mengapresiasi seluruh jajaran pengurus yang telah menuntaskan tahapan musyawarah wilayah (Muswil) dan musyawarah cabang (Muscab) sebagai bagian dari konsolidasi internal partai pasca Muktamar.
“NTB menjadi daerah yang menjalankan Muswil pertama setelah Muktamar. Setelah itu secara serentak juga telah menggelar Muscab diseluruh wilayah NTB. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Muscab untuk mempersiapkan agenda politik PPP, khususnya menghadapi verifikasi pemilu,” ujarnya.
Lebih lanjut Mardiono mengatakan pelantikan pengurus ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal dari kerja politik yang lebih terstruktur hingga ketingkat akar rumput. Konsolidasi organisasi dinilai menjadi kunci dalam mengembalikan kekuatan elektoral PPP di NTB.
Ia juga mengakui perolehan suara PPP pada pemilu sebelumnya masih tersebar dan belum mampu menghasilkan kursi secara maksimal di sejumlah daerah. Kondisi tersebut, menurutnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kader.
“Selama ini perhatian lebih banyak terfokus pada daerah basis, sementara daerah penyangga kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya ada daerah yang kehilangan kursi hanya karena selisih suara yang sangat tipis. Ini menjadi evaluasi agar ke depan pemerataan perolehan suara bisa dilakukan,” ucapnya.
Mardiono yakin dan optimis, melalui pembenahan organisasi dan kerja politik yang lebih merata, PPP mampu meningkatkan jumlah kursi sekaligus meraih posisi pimpinan DPRD NTB pada pemilu mendatang.
Selain konsolidasi, Mardiono juga menyinggung penguatan organisasi, ia menekankan pentingnya budaya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan, baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam organisasi partai. Ia menyatakan pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari sistem demokrasi yang harus dihormati oleh seluruh masyarakat, karena itu setiap kader PPP diminta loyal terhadap kepemimpinan yang sah serta menjaga soliditas organisasi.
“Di dalam partai harus ada kekompakan. Kalau ada pengurus yang berhalangan, yang lain harus siap menggantikan tugasnya, organisasi harus tetap berjalan karena tujuan utamanya adalah membesarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP),” pungkasnya. (Wira/red).





