Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)– Kondisi alat kesehatan di RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Kota Mataram. Direktur RSUD H. Moh. Ruslan,dr. Hj. Eka Nurhayati, mengungkapkan kerusakan sejumlah alat kesehatan vital telah membebani keuangan rumah sakit sekaligus mengganggu pelayanan kepada pasien.
Di hadapan anggota dewan, dr. Eka menjelaskan bahwa alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) milik rumah sakit sudah tidak lagi dapat dioperasikan. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, bahkan rumah sakit menghabiskan anggaran hampir Rp900 juta. Namun, perbaikan tersebut tidak membuahkan hasil karena helium pada alat kembali bocor sehingga MRI tidak lagi bisa difungsikan.
”Sudah sempat kami perbaiki dengan biaya hampir Rp900 juta, tetapi ternyata heliumnya kembali bocor. Sekarang MRI itu sudah menjadi besi tua dan tidak bisa dioperasikan lagi,” ujarnya.
Akibat tidak berfungsinya MRI, seluruh pasien yang membutuhkan pemeriksaan tersebut harus dirujuk ke RSUP NTB. Setiap pemeriksaan dikenakan biaya yang ditanggung RSUD H. Moh. Ruslan sehingga tagihan rumah sakit kepada RSUP NTB kini hampir mencapai Rp3 miliar.
Persoalan serupa juga terjadi pada layanan CT Scan. Dari dua unit yang dimiliki, satu unit mengalami kerusakan permanen dan tidak bisa diperbaiki. Sementara satu unit lainnya masih beroperasi, tetapi digunakan hampir tanpa henti setiap hari sehingga mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Untuk melakukan perbaikan saja diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 miliar.
Menurut dr. Eka, kondisi tersebut menjadi beban yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Di satu sisi, RSUD H. Moh. Ruslan tetap menjadi rumah sakit rujukan yang melayani pasien dari Kota Mataram maupun berbagai daerah di Pulau Lombok sehingga tidak mungkin menolak pasien hanya karena keterbatasan alat kesehatan.
”Kami tidak bisa menolak pasien rujukan hanya karena tidak memiliki MRI atau CT Scan. Akhirnya pasien kami bawa ke RSUP NTB dan rumah sakit harus membayar biaya pemeriksaannya. Itu menjadi beban di luar perencanaan kami,” katanya.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Ramayoga, melontarkan usulan agar pengadaan MRI baru menjadi perhatian bersama DPRD Kota Mataram. Ia menyebut harga satu unit MRI berkisar Rp35 miliar.
”Saya mengusulkan, ayo kita sama-sama urunan membeli alat kesehatan RSUD yang rusak. Kalau setiap anggota DPRD menyumbang sekitar Rp1 miliar, atau minimal Rp750 juta, saya kira MRI bisa terbeli. Kekurangannya nanti bisa ditanggung rumah sakit, sehingga persoalan alat kesehatan ini segera selesai,” ujar Ramayoga.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, mengaku memahami kondisi yang dihadapi RSUD. Namun, ia menilai usulan tersebut tetap harus dikaji secara matang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
”Usulan itu tentu akan kami pertimbangkan. Tetapi kebutuhan masyarakat yang lain juga masih sangat banyak. Semua akan bergantung pada situasi, kondisi, dan kemampuan anggaran daerah,” kata Irawan.
