Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Nursalim angkat bicara terkait adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tambang.
Nursalim mengatakan penurunan PAD tersebut diakibatkan keterlambatan atau tertundanya operasi PT. Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang seharusnya beroperasi
“Tentu terkoreksi tapi itu ada sebab musababnya, karena terlambatnya atau tundanya beroperasi tentu bagi keuntungan juga terkoreksi kan,” ujarnya seuasi melakukan Rapat dengan Gubernur NTB dan Kepala OPD lainnya, pada Senin (18/5/2026).
Ia juga menyatakan penurunan tersebut tentu tidak bisa disamakan dengan pembagian hasil ditahun sebelumnya mengingat operasional PT. AMNT baru berjalan. Dan tentu membutuhkan waktu untuk menyesuaikan.
“Meskipun ada target Itukan ada Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan dan ada Peraturan Menteri ESDM-nya, sekian persen dari hasil operasi,” jelasnya.
Dikatakannya juga meskipun target awalnya berada yang ditentukan, yaitu Target Dana Bagi Hasil (DBH) dari laba bersih PT AMNT untuk Pemerintah Provinsi NTB ditargetkan pada angka Rp 111,9 miliar. Namun, realisasi dan estimasi DBH yang diterima berfluktuasi pada tahun 2026, dana yang disetorkan diperkirakan turun menjadi sekitar Rp 54 miliar hingga Rp 62 miliar akibat dinamika produksi.tapi Pemerintah juga akan menyesuaikan sesuai dengan pengahasilan yang diperoleh PT. AMNT.
” Target kita memang seperti itu, tapi semakin beroperasinya teman-teman di AMNT, ya tentu bagi hasil ke pemerintah tentu semakin meningkat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Nursalim mengatakan dengan adanya dana yang diterima terkoreksi, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan sektor mana saja yang akan mengalami efisiensi. Ini menjadi dampak yang harus diterima dari berkurangnya PAD dari AMNT.
“Tentu ada dampaknya tapi yang tidak urgent (mendesak) akan dilihat secara komperhensif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” katanya.
Meskipun ada penurunan yang diterima, Ia menegaskan PAD tidak hanya bersumber dari satu sumber semata, tapi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mengupayakan potensi yang ada dan terus menggali potensi-potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan lainnya.
“Dari unsur Bapenda akan melihat potensi pendapatan yang bisa ditingkatkan seperti pajak daerah, retribusi daerah yang memang menjadi kewenangan kita,” katanya.
Guna melakukan efisiensi, Ia menyebutkan jika komposisi belanja akan dilihat secara profesional, dengan acuan hal-hal yang tidak terlalu mendesak akan direview guna menghemat serta penyesuaian anggaran yang tepat.
“Artinya ada dua sisi, dari potensi pendapatan dilihat naiknya kemudian dari sisi belanja juga mana yang perlu dihemat gitu, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat dan lainnya,” pungkasnya. (red).
