Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)— Pemerintah Kota Mataram menegaskan keberadaan konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dalam lanjutan pembangunan Kantor Wali Kota atau Bale Mentaram memiliki fungsi yang berbeda dengan konsultan pengawas biasa.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Mataram, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan konsultan MK tidak hanya bertugas mengawasi pekerjaan fisik di lapangan, tetapi juga ikut terlibat dalam keseluruhan pengendalian proyek pembangunan.
Menurutnya, peran konsultan MK jauh lebih luas karena membantu OPD teknis memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan, mulai dari pengawasan hingga evaluasi pekerjaan.
“MK ini bukan cuma pengawasan. Mereka membantu OPD teknis mengawasi pekerjaan, mereview hasil pekerjaan, sampai memberikan saran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kalau pengawas biasa hanya sebatas mengawasi pekerjaan,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, penggunaan konsultan MK baru diterapkan tahun ini karena proyek pembangunan Bale Mentaram menggunakan skema multiyears atau tahun jamak. Skema tersebut sebelumnya tidak memungkinkan diterapkan, namun kini diperbolehkan dengan sejumlah persyaratan tertentu, salah satunya melibatkan konsultan MK.
Menurutnya, referensi penggunaan skema multiyears tersebut baru diperoleh Dinas PUPR Kota Mataram dalam proses penyusunan lanjutan pembangunan kantor wali kota.
“Dulu multiyears tidak diperbolehkan. Sekarang diperbolehkan dengan syarat tertentu, salah satunya harus menggandeng konsultan MK,” jelasnya.
Ia menambahkan, skema multiyears dipilih untuk menjamin keamanan pembiayaan proyek karena pembangunan tidak mungkin diselesaikan hanya dalam satu tahun anggaran.
Selain itu, pelaksanaan proyek tahun jamak juga harus melalui kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD terkait penganggaran. Kesepakatan tersebut, kata Iqbal, baru tercapai pada November 2025.
Kesepakatan itu mencakup penganggaran proyek selama tiga tahun dengan total nilai sekitar Rp200 miliar. Pembayaran proyek dilakukan secara bertahap sehingga pelaksanaan skema multiyears baru bisa dimulai pada 2026.
“Karena memang pembangunannya tidak bisa selesai dalam satu tahun anggaran. Jadi pembiayaannya dibuat bertahap melalui skema multiyears,” katanya.
Iqbal juga memastikan seluruh kebutuhan anggaran pembangunan Bale Mentaram sudah dihitung sejak awal oleh konsultan perencana, termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara keseluruhan.
Ia menegaskan, anggaran konsultan MK merupakan bagian dari anggaran pendukung proyek dan sudah masuk dalam total nilai Rp200 miliar yang disiapkan pemerintah.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp180 miliar dialokasikan untuk pekerjaan fisik konstruksi, Rp5,7 miliar untuk jasa konsultan MK, sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan pendukung di Dinas PUPR seperti pelaporan dan biaya administrasi lainnya.
“Jadi semuanya sudah include di angka Rp200 miliar. Tidak ada lagi tambahan anggaran di luar yang sudah direncanakan untuk menyelesaikan pembangunan Bale Mentaram,” tegasnya.
Terkait nilai anggaran jasa MK yang cukup besar, Iqbal mengakui hanya sedikit perusahaan di NTB yang memenuhi syarat untuk mengikuti tender.
Karena itu, perusahaan besar dari luar daerah, termasuk dari Jakarta, diperkirakan akan menggandeng perusahaan lokal melalui pola konsorsium atau kerja sama.
“Perusahaan daerah tetap akan dilibatkan. Biasanya mereka bergabung dalam konsorsium, karena kalau perusahaan lokal berdiri sendiri banyak yang belum memenuhi kualifikasi karena nilainya cukup besar,” pungkasnya.
