Tim Redaksi
“Alhamdulillah, legalitas kita secara hukum sudah ada. Kami sudah menerima langsung SK Menkumham dari DPP,”
Mataram (KabarBerita) — Ketua DPW PBB NTB, Nadirah Alhabsy, memastikan polemik internal yang sempat terjadi di tubuh Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat telah berakhir.
Nadirah mengatakan, penyerahan SK Menkumham menjadi dasar hukum bagi kepengurusan DPW PBB NTB untuk menjalankan roda organisasi.
“Alhamdulillah, legalitas kita secara hukum sudah ada. Kami sudah menerima langsung SK Menkumham dari DPP,” ujarnya, Kamis (25/6) di Mataram.
Menurutnya, dengan terbitnya legalitas tersebut, tidak ada lagi perbedaan kubu di internal partai.
“Sudah tidak ada lagi kubu A maupun kubu B. Ini adalah satu kesatuan. Mari kita solidkan kembali dan berbenah untuk memajukan PBB di NTB,” kata Nadirah.
Ia menegaskan tidak bisa membangun partai seorang diri. Karena itu, seluruh jajaran mulai dari tingkat ranting, PAC, DPC hingga DPP diminta memperkuat soliditas organisasi.
“Saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan teman-teman. Kita harus bergerak bersama dan bekerja bersama untuk memajukan Partai Bulan Bintang,” tegasnya.
Selain itu, DPW PBB NTB juga terus memperkuat struktur organisasi hingga tingkat bawah sebagai persiapan menghadapi verifikasi faktual (Verfak) 2027.
Nadirah Alhabsy, mengatakan penguatan organisasi menjadi langkah awal yang diprioritaskan sebelum memasuki tahapan politik berikutnya.
“Kami sekarang fokus pada penataan infrastruktur partai. Mulai dari DPC, PAC, bahkan sampai ranting harus sudah terbentuk,” ujarnya.
Ia menyebut progres pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan terus berjalan.
“Alhamdulillah, PAC sudah hampir 70 persen rampung. Di beberapa kabupaten dan kota juga sudah dilakukan penyerahan SK PAC,” katanya.
Menurut Nadirah, setelah struktur organisasi dinilai siap, DPW PBB NTB akan mulai mematangkan persiapan menghadapi Pemilu 2029.
“Insyaallah setelah semuanya matang, baru kami melakukan pencalonan dini untuk menghadapi 2029,” ujarnya.
Nadirah optimis penguatan organisasi hingga tingkat akar rumput akan menjadi modal penting bagi PBB NTB dalam meningkatkan kesiapan menghadapi agenda politik mendatang. (Red)
