Plt Kadis PUPR Perkim NTB Optimis Proyek Fisik tidak Mengalami Hambatan Dimasa Transisi

MATARAM (KabarBerita)-Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Provinsi NTB, memastikan bahwa transisi kepemimpinan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mengganggu ritme pembangunan daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Perkim NTB, Budi Herman menegaskan pihaknya kini memprioritaskan sinkronisasi sumber daya manusia dan pergeseran anggaran guna menjaga stabilitas kinerja organisasi.

Budi sapaan akrabnya menilai ketiadaan pejabat definitif bukan menjadi alasan hambatan program kerja dilapangan. Ia optimis Instansi tersebut tetap menempuh langkah paralel melalui pematangan konsep agar seluruh agenda tetap berada pada jalurnya. “Nggak menghambat, karena belum ada definitifnya kita sambil paralel jalan perencanaan,” ujarnya usai mengikuti agenda di Pendopo Tengah Gubernur NTB. Pada Selasa (10/02/2026).

Budi menjelaskan bahwa skema kerja simultan itu sebagai katalis percepatan eksekusi, dan segera setelah pemerintah menetapkan keputusan administratif tingkat pimpinan. Langkah tersebut sangat krusial untuk mencegah kekosongan aktivitas fisik di tengah tahun anggaran yang terus berjalan. “Nanti kalau sudah diputuskan kan bisa saja langsung jalan,”jelas Budi.

Budi juga menyatakan keyakinan penuh bahwa agenda kerja tetap terjaga meski muncul keraguan publik mengenai potensi keterlambatan proyek. Optimisme tersebut itu berdasarkan pada kesiapan dokumen teknis yang sudah tim persiapkan sejak lama. “Nggak, yakin lho,” tegasnya.

Pihaknya juga memiliki keyakinan penuh, Ia menganggap penilaian berbeda merupakan suatu hal yang wajar, meskipun ada yang menyampaikan analisis risiko keterlambatan, karena waktu sudah memasuki bulan Februari. Dia mengakui dengan matangnya perencanaan menjadi benteng utama dalam mengawal setiap progres pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

“Lah itu kan analisanya sampeyan bukan saya, kalau saya optimis toh karena perencanaannya sudah matang,” terangnya.

Terkait kepastian pejabat definitif, Budi mengibaratkan situasi ini dengan fenomena hilal yang masih memerlukan proses observasi serta proses lebih lanjut. Penataan struktur ini akan melengkapi kesiapan teknis yang saat ini sudah berada pada tahap penyelsaian. (red).

  • Related Posts

    KNPI NTB Gelar Rapimpurda Bahas Persiapan Musda dan Konsolidasi OKP

    Mataram (Kabarberita) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi NTB akan menggelar Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) pada 17-18 Juli 2026 di Mataram, Forum Rapimpurda tersebut…

    Perkuat Diplomasi Investasi, Pemprov NTB Bidik Kerja Sama Strategis dengan Maroko

    MATARAM (KabarBerita)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat diplomasi investasi dengan membuka peluang kerja sama strategis bersama Kerajaan Maroko di berbagai sektor unggulan. Langkah tersebut ditandai dengan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Tarif TPU di Mataram Segera Berlaku, Pemkot Siapkan Regulasi dan Layanan Pemakaman Modern

    Tarif TPU di Mataram Segera Berlaku, Pemkot Siapkan Regulasi dan Layanan Pemakaman Modern

    KNPI NTB Gelar Rapimpurda Bahas Persiapan Musda dan Konsolidasi OKP

    KNPI NTB Gelar Rapimpurda Bahas Persiapan Musda dan Konsolidasi OKP

    Perkuat Diplomasi Investasi, Pemprov NTB Bidik Kerja Sama Strategis dengan Maroko

    Perkuat Diplomasi Investasi, Pemprov NTB Bidik Kerja Sama Strategis dengan Maroko

    Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

    Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

    Wamendagri Bima Arya sebut Gubernur NTB sukses Bangun Ekosistem Pariwisata 

    Wamendagri Bima Arya sebut Gubernur NTB sukses Bangun Ekosistem Pariwisata 

    Gubernur Iqbal tegaskan Raker APPSI tidak hanya forum koordinasi tapi kolaborasi solutif Pemerintah Provinsi

    Gubernur Iqbal tegaskan Raker APPSI tidak hanya forum koordinasi tapi kolaborasi solutif Pemerintah Provinsi