Program MBG Diharapkan Bisa Menurunkan Stunting

Mataram (KabarBerita) – Angka stunting yang masih tinggi di Provinsi NTB menjadi PR besar bagi Pemerintah Provinsi dan semua Kabupaten/Kota di NTB. Ini terbukti dengan masih tingginya persentase stunting yang mencapai 29,8% pada tahun 2024 seperti yang disampaikan Plh Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tuti Herawati S.Sit,MPH, selasa (3/6) di Command Center NTB.
Tuti mengatakan hal ini masih jauh dari target pemerintah yang menargetkan 14% untuk stunting, Dia juga mengtakan pada priode 2023 memang di NTB mengalami penurunan dengan angka 24,6% tapi di tahun 2024 malah mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni 29,8% dan ini menjadi tugas kita semua untuk mengurangi persentase stunting ini terutama dari Dinas terkait dan pemicu utamanya lebih ke arah budaya seperti pernikahan dini, sosial yaitu efek kemiskinan dan pola asuh yang kurang tepat.

“Pernikahan dini, pola asuh yang kurang tepat dan tidak tercukupinya gizi karena faktor kemiskinan merupakan penyebab utama stunting,” terangnya.

Tuti juga menitik beratkan pada pernikahan dini meskipun secara Instansi bukan wewenang dari Dikes tapi ini menjadi penyumbang utama stunting karena anak dibawah umur 20 tahun itu masih dalam perkembangan.

“20-35 tahun adalah masa sehat ketika seorang mengandung tapi ketika dibawah 20 tahun itu sangat rentan karena masih dalam masa pertumbuhan , jadi janin juga kalah dalam persaingan mendapatkan nutrisi jadi dampaknya pasti stunting,” imbuhnya.

Tuti juga menambahkan jadi terkait permaslahan tersebut dari Dinas Kesehatan gencar melakukan Posyandu dan melakukan Edukasi supaya stunting ini bisa dicegah atau dikurangi dalam skala besar dan terus meningkatkan pelayanan di Puskesmas-Puskesmas dan bekerjasama dalam mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan makanan dan minuman.

“Sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar, menjaga kebersihan makanan dan minuman adalah salah satu langkah mencegah stunting selain menjaga permasalahan sosial dan budaya, perlunya juga mengedukasi para remaja supaya mengetahui waktu yang tepat dalam melakukan pernikahan,” jelasnya.

Terkait dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) Tuti mengatakan bahwa program MBG adalah salah satu langkah Pemerintah untuk mencegah stunting dikarenakan para penerima manfaat bisa mendapatkan makanan bergizi sesuai dengan kadarnya terutama bagi keluarga yang kurang mampu.

“MBG adalah salah satu langkah kongkrit pemerintah untuk menangani stunting, karena penerima manfaat dari keluarga yang kurang mampu bisa terpenuhi kecukupan gizinya,” tutupnya. (Wira)

  • Related Posts

    Perkuat Layanan Kesehatan di Bumi Gora, Mendikdasmen RI dan Gubernur NTB Resmikan RS UMMAT

    LOMBOK TIMUR (KabarBerita) – Penguatan layanan kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Barat kembali mendapat dukungan melalui peresmian Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Mataram (RS UMMAT) PKU Muhammadiyah Lombok Timur oleh Menteri…

    Gubernur Dorong Transformasi RSUP NTB Menuju Pelayanan Modern

    MATARAM (KabarBerita)-Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB melakukan transformasi menyeluruh menuju pelayanan kesehatan yang lebih cepat, modern, manusiawi, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Arahan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

    Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

    Wamendagri Bima Arya sebut Gubernur NTB sukses Bangun Ekosistem Pariwisata 

    Wamendagri Bima Arya sebut Gubernur NTB sukses Bangun Ekosistem Pariwisata 

    Gubernur Iqbal tegaskan Raker APPSI tidak hanya forum koordinasi tapi kolaborasi solutif Pemerintah Provinsi

    Gubernur Iqbal tegaskan Raker APPSI tidak hanya forum koordinasi tapi kolaborasi solutif Pemerintah Provinsi

    Sayembara Riset 2026, Brida NTB Perkuat Kolaborasi Inovasi Berdampak Bagi Masyarakat

    Sayembara Riset 2026, Brida NTB Perkuat Kolaborasi Inovasi Berdampak Bagi Masyarakat

    Fraksi PPP DPRD Kota Mataram Dukung Pembentukan Satker Reserse PPA/PPO Polresta Mataram

    Fraksi PPP DPRD Kota Mataram Dukung Pembentukan Satker Reserse PPA/PPO Polresta Mataram

    DPRD Kota Mataram Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Sinergi dengan Pemkot untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

    DPRD Kota Mataram Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Sinergi dengan Pemkot untuk Tata Kelola yang Lebih Baik