Tim Redaksi
Mataram (Kabarberita) – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Nusa Tenggara Barat (NTB), Fathul Gani, mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema khusus untuk memastikan program MBG menjangkau wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di NTB.
Opung sapaannya mengatakan, usulan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah 3T telah mencapai lebih dari 100 unit yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Kalau yang 3T sekitar 135, di Pulau Sumbawa 75 dapur dan Pulau Lombok 60 dapur,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada awak media di area Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/7/2026).
Lebih lanjut Ia menjelaskan, penyaluran MBG berbeda dengan wilayah perkotaan, dimana jumlah penerima manfaat di kawasan terpencil tidak dipatok dalam jumlah tertentu, Pelayanan akan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kalau memang hanya ada 300 atau 400 sasaran, ya tetap dilayani sesuai jumlah penerima manfaat di sana, Tetapi tentu dihitung juga ongkos operasionalnya,” ucapnya.
Walau demikian Opung mengakui jumlah penerima manfaat yang ideal untuk satu dapur MBG sebenarnya berkisar antara 800 hingga 1.000 orang, Namun kondisi geografis NTB yang terdiri dari kawasan pegunungan, kepulauan, hingga permukiman yang tersebar membuat target tersebut tidak selalu dapat dipenuhi.
“Harapan kita memang sekitar 800 sampai 1.000 penerima manfaat per dapur, tapi faktanya masyarakat di daerah terpencil terpencar-pencar. Karena itu kita berharap mitra tetap tertarik berinvestasi di sana,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) masih menyusun formula pembiayaan khusus bagi wilayah 3T. Perhitungan biaya operasional akan disesuaikan dengan kondisi topografi, jarak tempuh, hingga akses transportasi.
“Perhitungannya tentu berbeda, Topografi dan jangkauan wilayah menjadi pertimbangan utama, Itu yang saat ini masih digodok,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan pola distribusi makanan di wilayah terpencil kemungkinan tidak akan sama dengan daerah lainnya. Untuk menjangkau daerah yang sulit diakses kendaraan roda empat, distribusi bisa memanfaatkan sepeda motor modifikasi hingga transportasi laut.
“Makanya nanti bisa menggunakan trail atau kendaraan roda dua yang dimodifikasi untuk menjangkau pelosok-pelosok. Kalau daerah kepulauan, dapurnya bisa berada di pesisir daratan, kemudian makanan diantar menggunakan speedboat atau perahu. Mekanismenya seperti yang direncanakan untuk wilayah kepulauan,” terangnya.
Ia mengakui skema tersebut akan menambah biaya distribusi, namun hal itu sedang dihitung agar tetap efisien sekaligus menjamin seluruh penerima manfaat dapat terlayani.
Opung menegaskan, prioritas pemerintah saat ini adalah memperluas layanan ke wilayah terpencil, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat yang belum terjangkau Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
