Sekwil PPP NTB Siti Ary Jemput SK 10 DPC Kab/Kota ke DPP

“Saya ditugaskan ketua DPW untuk mengambil SK DPC di 10 Kab/Kota se-NTB. Yang menyerahkan tadi Bendahara Umum DPP PPP Imam Fauzan Amir Uskara di Jakarta,”

Mataram (KabarBerita) — Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PPP NTB, Hj. Siti Ary secara khusus terbang ke Jakarta menjemput Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 10 Kabupaten/Kota se-NTB yang diserahkan oleh DPP PPP.

“Saya ditugaskan ketua DPW untuk mengambil SK DPC di 10 Kab/Kota se-NTB. Yang menyerahkan tadi Bendahara Umum DPP PPP Imam Fauzan Amir Uskara di Jakarta,” kata Hj. Siti Ary kepada kabarberita, Senin (25/5).

Selanjutnya SK tersebut akan diserahkan ke masing-masing ketua DPC secara formal di kantor DPW PPP NTB.

“Alhamdulillah SKnya lengkap untuk 10 DPC,” ujarnya.

Diketahui, SK kepengurusan DPC di 10 Kabupaten/Kota se-NTB diterbitkan DPP PPP berdasarkan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) yang telah dinyatakan tuntas oleh DPW PPP NTB.

Dimana setelah Muscab, tahapan selanjutnya adalah pembentukan tim formatur untuk menyusun struktur kepengurusan baru di tingkat DPC.

Penerbitan SK untuk pengurus DPC diterbitkan oleh DPP melalui usulan dan verifikasi dari DPW PPP NTB.

Menurut Siti Ary penerbitan SK itu tidak terpengaruh dengan dinamika yang tengah terjadi di daerah. Dimana antara ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir dan Ketua Fraksi PPP, Mohammad Akri saling pecat melalui surat pemberhentian yang dibacakan langsung melalui rapat paripurna DPRD NTB, pada Senin (25/5).

Siti Ary menilai penerbitan SK sudah sesuai dengan AD/ART partai, sedangkan dinamika yang tengah terjadi diyakininya akan berjalan sesuai dengan prosesnya.

“Kita tidak terpengaruh karena kalau kita kan berdasrakan AD/ART partai, itu yang kita ikuti. Jadi kita tetap on going, apa pun dinamika yang terjadi di lembaga sekarang itu, ya biarkan saja berproses. Nanti kita lihat aja mana yang akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dalam penyerahan SK itu, lanjut Siti Ary DPP PPP meminta kader agar fokus dan tidak terpengaruh, serta tetap mengikuti AD/ART partai.

“Apa yang terjadi di bawah ini sudah sampai di DPP dan mengetahui terkait paripurna di DPRD NTB tadi. Jadi kader diminta fokus jangan terpengaruh dan tetap ikuti AD/ART partai,” pungkasnya. (Red)

  • Related Posts

    Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil

    “Kunjungan ke parpol merupakan bagian dari kegiatan Konsolidasi demokrasi. Kami juga bersilaturrahim dengan media, NGO dan ormas,”   Mataram (KabarBerita) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB terus memperkuat konsolidasi demokrasi…

    Komisi V DPR RI Dorong Fungsi Bendungan Dioptimalkan

    LOMBOK BARAT (KabarBerita) –Politisi senior asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Mori Hanapi yang juga anggota komisi V DPR RI mendorong fungsi bandungan dioptimalkan. Maka fungsi mitigasi bencana baik banjir dan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil

    Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil

    Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik Pasang Badan, Siap Dukung Penuh Kontingen Porprov Demi Target ‘Hat-trick’

    Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik Pasang Badan, Siap Dukung Penuh Kontingen Porprov Demi Target ‘Hat-trick’

    Mohan Tegaskan PAD Bukan Satu-satunya Tolak Ukur Kinerja OPD

    Mohan Tegaskan PAD Bukan Satu-satunya Tolak Ukur Kinerja OPD

    Gubernur Iqbal nyatakan Port to Port NTB Terus Berproses dan DED tengah Disusun

    Gubernur Iqbal nyatakan Port to Port NTB Terus Berproses dan DED tengah Disusun

    Lepas Kontingen Porprov NTB, Kota Mataram Bidik Hattrick Juara Umum

    Lepas Kontingen Porprov NTB, Kota Mataram Bidik Hattrick Juara Umum

    RDP DPRD NTB Lanjutkan bahas Ranperda Sumbangan Dana Pendidikan, Tekankan Larangan Pungli 

    RDP DPRD NTB Lanjutkan bahas Ranperda Sumbangan Dana Pendidikan, Tekankan Larangan Pungli