Sosialisasi Empat Pilar, Mu’azzim Tegaskan Perbedaan Adalah Kekuatan

Lombok Barat, (KabarBerita) — Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok, H.M Mu’azzim Akbar mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) dalam memaknai perbedaan sebagai sumber kekuatan.

“Dengan memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, kita justru menjadi kuat karena perbedaan. Ini sangat relevan dengan kondisi NTB yang harmonis,” tegasnya saat melakukan sosialisasi empat pilar di aula Kantor Camat Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Di hadapan ratusan warga yang memenuhi aula Kantor Camat Gerung, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan Empat Pilar itu merupakan dasar bagi warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di tengah keberagaman, perbedaan agama, dan budaya di wilayah itu.

“Empat Pilar ini adalah rumusan final perjalanan bangsa kita. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup harus kita hayati dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara NKRI harga mati yang harus kita jaga bersama,” jelasnya.

Dalam rangka memperkuat fondasi ideologi negara dan nilai-nilai kebangsaan, Muazzim Akbar, gencar melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan di berbagai kabupaten di wilayah pemilihannya pulau Lombok.

Kegiatan ini melibatkan berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, pelajar, hingga ormas, dan aparatur desa ini. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias.

Sosialisasi tidak hanya dilakukan dalam bentuk ceramah, tetapi juga melalui dialog interaktif, tanya jawab, dan permainan edukatif seperti memberikan hadiah kepada peserta yang bisa menjawab pertanyaan seputar Pancasila.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif menangkal paham-paham radikalisme dan intoleransi yang dapat merongrong keutuhan bangsa.

Upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga identitas dan konstitusi bangsa ini dapat dianggap sebagai investasi vital untuk ketahanan ideologi bangsa, terutama bagi generasi muda di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini.

“Diharapkan, upaya ini tidak hanya berhenti pada sosialisasi, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat di NTB,” pungkasnya. (Red)

Related Posts

Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil

“Kunjungan ke parpol merupakan bagian dari kegiatan Konsolidasi demokrasi. Kami juga bersilaturrahim dengan media, NGO dan ormas,”   Mataram (KabarBerita) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB terus memperkuat konsolidasi demokrasi…

Komisi V DPR RI Dorong Fungsi Bendungan Dioptimalkan

LOMBOK BARAT (KabarBerita) –Politisi senior asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Mori Hanapi yang juga anggota komisi V DPR RI mendorong fungsi bandungan dioptimalkan. Maka fungsi mitigasi bencana baik banjir dan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Wamendagri Bima Arya sebut Gubernur NTB sukses Bangun Ekosistem Pariwisata 

Wamendagri Bima Arya sebut Gubernur NTB sukses Bangun Ekosistem Pariwisata 

Gubernur Iqbal tegaskan Raker APPSI tidak hanya forum koordinasi tapi kolaborasi solutif Pemerintah Provinsi

Gubernur Iqbal tegaskan Raker APPSI tidak hanya forum koordinasi tapi kolaborasi solutif Pemerintah Provinsi

Sayembara Riset 2026, Brida NTB Perkuat Kolaborasi Inovasi Berdampak Bagi Masyarakat

Sayembara Riset 2026, Brida NTB Perkuat Kolaborasi Inovasi Berdampak Bagi Masyarakat

Fraksi PPP DPRD Kota Mataram Dukung Pembentukan Satker Reserse PPA/PPO Polresta Mataram

Fraksi PPP DPRD Kota Mataram Dukung Pembentukan Satker Reserse PPA/PPO Polresta Mataram

DPRD Kota Mataram Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Sinergi dengan Pemkot untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

DPRD Kota Mataram Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Sinergi dengan Pemkot untuk Tata Kelola yang Lebih Baik